Pandangan Islam Terhadap Kiprah Perempuan di Dalam Dunia Kerja

By:
Categories: Uncategorized
No Comments

Memahami Isu-Isu pada Hari Perempuan Internasional di Indonesia

Berbagai isu digulirkan saat peringatan Hari Perempuan Internasional di Indonesia, pada 8 Maret 2018 yang lalu. Dalam BBC Indonesia (bbc.com, diakses pada 10 Maret 2018) Komnas Perempuan menyoroti beberapa isu dalam catatan tahunannya, terkait dengan tindak kekerasan ‘baru’ kepada perempuan, yang meningkat dari tahun ke tahun.  Begitu juga, halaman Tempo (cantik.tempo.co, diakses pada 10 Maret 2018) melaporkan aksi yang dilakukan oleh aktivias perempuan bersama dengan para buruh dan pekerja perempuan, dalam Parade Juang Perempuan Indonesia. Aksi yang mengklaim didukung lebih 60 organisasi, menuntut berbagai kebijakan yang dinilai masih diskriminatif terhadap perempuan, misalnya mengatur tubuh perempuan, meminggirkan kelompok perempuan dan juga terkait dengan LGBT. Bahkan Indonesia dinilai belum memiliki kebijakan terkait perlindungan hukum untuk mengatasi kerentanan perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi kerja, hingga perbudakan modern. Dalam bidang politik, isu yang berbeda diangkat oleh Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), yang melihat pentingnya peran perempuan sebagai ujung tombak perjuangan, tetapi belum memiliki porsi memadai dalam jumlah kursi di parlemen.

Dari berbagai permasalahan yang digulirkan di atas, sebagian besar terkait dengan dunia kerja, baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik. Kiprah perempuan di dunia kerja sangat penting diangkat, dikaji dan didiskusikan, untuk melihat sejauh mana fakta-fakta keterlibatan perempuan di dunia kerja, apakah masih dalam kodratnya sebagai perempuan, atau telah menyalahi aturan atau ketetapan yang melekat pada dirinya.

 

Fakta: Statistik Perempuan Bekerja Di Indonesia

Jumlah penduduk Indonesia per-Agustus 2017 tercatat 262.409.042 jiwa, dengan jumlah penduduk usia produktif (>15 tahun) adalah 192.079.416 jiwa atau sekitar 72%. Jumlah angkatan kerja tercatat 128.062.746 jiwa dan dari jumlah tersebut 121.022.423 jiwa statusnya adalah bekerja. Sedangkan jumlah bukan angkatan kerja adalah 64.016.670 jiwa, yang didominasi oleh kegiatan mengurus rumah tangga 39.918.919 jiwa (62,4% dari bukan angkatan kerja; atau sekitar 20,8% dari penduduk usia >15 tahun).

Dari jumlah usia produktif >15 tahun, sekitar 50,1% adalah perempuan, dengan angkatan kerja perempuan tercatat 48.950.949 jiwa atau 50,9%. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sebanyak 94,6% statusnya adalah bekerja. Sedangkan pada kelompok bukan angkatan kerja, jumlahnya adalah 47.245.804 jiwa; dengan status mengurus rumah tangga adalah 36.421.568 jiwa atau 77,1%. Dengan demikian, dari jumlah perempuan yang berumur >15 tahun, yang aktivitasnya adalah mengurus rumah tangga, adalah 37,9%. (Sumber : Diolah dari Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Agustus 2017, BPS)

Kesetaraan Gender dalam Dunia Kerja 

Data dan fakta statistik ketenagakerjaan di Indonesia yang ditunjukkan sebelumnya, telah menggambarkan bahwa kaum perempuan semakin hari semakin terlibat dalam dunia kerja, pada berbagai sektor lapangan kerja utama, meskipun dalam proporsi yang belum sama dengan laki-laki. Proporsi laki-laki bekerja adalah 61,75%, sedangkan wanita adalah 38,25%. Porsi yang masih belum berimbang inilah yang dituntut berbagai pihak, khususnya aktivis dan pembela hak-hak perempuan untuk disejajarkan dengan laki-laki.

Lebih jauh tidak hanya soal jumlah, tetapi juga terkait jenis lapangan pekerjaan, hingga bidang politik. Di bidang politik, pada UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, ditetapkan perlunya keadilan gender dalam kepengurusan partai; juga pada UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang  Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD  yang menerapkan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam susunan daftar calon anggota legislatif. Meskipun belum sesuai yang diharapkan para pembuat kebijakan, peran perempuan dalam bidang politik di Indonesia semakin besar, bahkan Indonesia pernah memiliki presiden perempuan. Laporan Republika (dalam republika.co.id, diakses pada 10 Maret 2018), pada pilkada serentak Februari 2017, dihasilkan 13 perempuan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Lambat laun,  perempuan mempunyai posisi yang stategis di dalam perekonomian sebuah negara. Gaung posisi perempuan semakin tinggi, karena tidak dipungkiri perempuan memiliki karakteristik yang unik di dalam memanajemen sesuatu. Dari halaman Tempo.Co, Jakarta-Grant Thornton International merilis laporan tahunan bertajuk Women in Busines 2018,laporan dan survei  telah dilakukan terhadap 4.995 responden dari 35 negara periode Juli-Desember 2017. Laporan Grant Thornton International itu menemukan ada hasil positif dalam isu keragaman gender di dunia bisnis secara global, terutama jumlah perempuan di posisi manajemen senior pada satu perusahaan.

Perempuan Bekerja dan Memimpin  dalam Pandangan Islam 

Islam telah menetapkan aktivitas yang dilakukan baik laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang mubah atau aktivitas tersebut ditetapkan sesuai hukumnya, tanpa ada pembedaan dan diskriminasi. Perempuan memiliki sesuatu yang khas di dalam Islam, Allah sudah menetapkan dalam hukum syara’ dan sesuai dengan karakter kemanusiaannya. Termasuk di dalam bekerja, aktivitas ini diperbolehkan. Allah menetapkan bahwa wanita boleh menekuni aktivitas pertanian, industri, perdagangan, melakukan transaksi (Akad), memiliki jenis kepemilikan, mengembangkan hartanya serta boleh  melakukan sendiri berbagai urusannya di tengah kehidupan. Menjadi persero dalam syarikah, menjadi pegawai, memperkerjakan orang, menyewakan sesuatu  atau melakukan semua bentuk muamalat lainnya. Semua berdasarkan keumuman seruan Allah dan tidak ada larangan khusus yang ditujukan bagi wanita. Hanya saja, wanita tidak diperbolehkan menduduki jabatan pemerintahan. Maka dia tidak boleh menjadi kepala negara (Khalifah), Mu’awin (pembantu) khalifah, Wali (Gubernur), ‘amil (setara walikota/bupati) atau jabatan yang berkaitan dengan kekuasaan. Sesuai dengan hadits Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita.” (HR.Bukhari).

Walaupun bekerja hukumnya mubah bagi perempuan, fitrahnya dalam syariah Islam dan dirinya, perempuan adalah seorang ibu dan pengatur rumah (Ummun wa rabbah al-bayt). Sehingga syariah Islam telah mendatangkan bagi wanita seperangkat hukum yang berkaitan dengan kehamilan, kelahiran, penyusuan, pengasuhan ataupun yang berkaitan dengan masalah ‘iddah. Hal ini khusus untuk perempuan tidak ditetapkan untuk laki-laki. Ini adalah aktivitas pokok dari perempuan, sebab di dalam aktivitas tersebut terdapat rahasia kelangsungan jenis manusia. Hanya saja dengan adanya penetapan yang jelas ini, bukan berarti perempuan hanya dibatasi pada aktivitas tersebut dan dilarang melakukan aktivitas yang lain, contohnya menuntut ilmu, berdakwah, bermuamalah dan sebagainya. Hal ini boleh dilakukan.

Dari penjelasan di atas, tidak ada yang salah dalam hukum syara’ mengenai kebolehan bekerja bagi seorang perempuan. Tetapi, dengan melihat arus dunia kerja dan daya saing yang tinggi ketika perempuan bekerja, perempuan harus lebih pintar memanajemen antara peran utamanya dengan mubahnya bekerja. Karena ada kekhawatiran yang lebih besar perempuan meninggalkan tugas pokoknya. Bisa dilihat dari fakta yang ada, banyak perempuan terjebak dengan aktivitas bekerja, misalnya paruh waktu di luar lebih banyak dibandingkan di dalam rumah, pekerjaan menuntutnya untuk lebih profesional dalam karier, prestasi, peningkatan pendidikan dan sebagainya. Yang lebih miris perempuan saat ini terjebak dengan sulitnya ekonomi dan akhirnya bekerja dengan kondisi yang tidak sesuai dengan hukum syara’ dan pekerjaan tersebut diambil demi mencukupi ekonomi keluarga. Misalnya: harus bermalam di luar rumah, harus melepaskan kerudung saat bekerja, tidak terpisahnya kehidupan antara perempuan dan laki-laki saat bekerja. Hal ini membuat perempuan tidak bisa menjaga iffahnya di luar rumah saat bekerja. Dan akibat yang didapat keluarga tidak menjadi prioritas utama baginya, ini menjadi dampak yang buruk bagi generasi kedepan.

Menyikapi Isu Opini Women Day International Dengan Kodrat Perempuan

Dalam Islam  tidak ada istilah memperingati hari perempuan, peringatan ini lahir dari paham liberal yang menginginkan posisi perempuan bisa setara dengan laki laki. Dan beberapa tujuan yang lainnya. Setelah mencermati terbentuknya peringatan hari perempuan dan beberapa isu opini yang setiap tahun di usung dan di opinikan pada ranah publik, kita bisa melihat perempuan saat ini bisa lebih terbuka di dalam ranah publik. Bahkan semakin hari posisi strategis pun berada di pundak perempuan, hal ini sudah menyalahi hukum syara’, terutama pada beberapa posisi yang berada langsung dalam pemerintahan. Arus women day juga bukan sekedar mengaruskan kesetaraan gender, tapi sudah masuk kepada ranah nilai Islam. Hukum syara’ mulai di lecehkan, kebijakan yang menyalahi kodrat perempuan juga terjadi. Eksploitasi saat bekerja, tidak nyamannya lingkungan bekerja, daya saing yang tinggi dengan sesama pekerja, target yang tinggi di dalam pekerjaannya , hal ini terkadang membuat perempuan melupakan kodrat utamanya sebagai hamba Allah.

Perempuan sebagai makhluk yang memiliki karakter unik juga dimanfaatkan oleh negara sebagai sosok yang mengisi pembangunan ekonomi. Tidak sedikit bidang pemerintahan diberikan jabatannya kepada perempuan. Secara karakteristik, perempuan selain memiliki ketelitian yang cukup tinggi, peka sosial dengan masalah, mampu memanajemen resiko, hal ini juga dijadikan alasan agar perempuan lebih banyak bekerja di ranah publik.  Ironisnya saat ini perempuan pun banyak yang malu menyandang status sebagai Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga dianggap sesuatu profesi yang rendah. Ketimpangan sosialpun terjadi. Bahkan jalan baru bagi Ibu rumah tangga untuk terjun ke ranah pemerintah dilakukan lewat mendaftarkan diri menjadi aktivis partai demi untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan. Tidak sedikit akhirnya, perempuan berfikir ingin dipandang publik dengan aktivitas di luar rumah. Dampak burukpun terjadi pada keluarganya. Dan imbas akhir generasi pemuda tidak terdidik dengan baik.

Negara adalah salah satu Lembaga yang memfasilitasi adanya gerakan perempuan aktif. Antusias negara menyakinkan masyarakat, bahwa perempuan harus mengekspose semua kemampuannya dipublik dan membangun perekonomian menjadi arus utama saat ini. Peran Negara hanya sebagai fasilitator. Akibat arus ini, banyak sekali terjadi penyimpangan terhadap kaum perempuan. Perempuan tidak terlindungi dengan baik, eksploitasi perempuan terus terjadi, generasi tidak terdidik dengan baik dan semua ini bisa mengakibatkan kehancuran pada bangsanya sendiri. Tidak dipungkiri, ideologi kapitalisme telah berhasil masuk dan menghancurkan kaum perempuan, perempuan terjebak dengan liberalisasi, terjebak dengan kesulitan yang tidak berhenti dan solusi yang semakin sulit ditemukan di negeri ini adalah buah dari kapitalisme.

Your Thoughts