BBM Diam-Diam Naik, Benarkah Jika Kita Diam?

By:
Categories: Uncategorized
No Comments

 

Berita kenaikan BBM(Bahan Bakar Minyak) pada 24 Februari 2018, menjadi ramai  dibicarakan di berbagai media cetak, namun viral setelah BBM telah dinaikan, sungguh memprihatinkan.

PT Pertamina (Persero) menetapkan harga baru jenis bahan bakar minyak umum (bahan bakar minyak non penugasan) yang berlaku mulai Sabtu, 24 Februari 2018 pukul 00.00 waktu setempat. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Adiatma Sardjito mengatakan seluruh jenis BBM umum yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex mengalami perubahan harga.  (Tribunnews.com, 24/02/18).

Harga BBM jenis Pertamax naik dari Rp300 hingga Rp750 per liter. Kenaikan terjadi merata di seluruh bahan bakar nonsubsidi tersebut, sejak Sabtu (24/2) tengah malam.
Kenaikan paling kencang terasa pada jenis Pertamina dex sebesar Rp750 per liter, yaitu dari Rp 9.250 menjadi Rp10 ribu. Sementara, Pertamax naik Rp 300 menjadi Rp 8.900 per liter. BBM, sejak 2014 sudah  lebih dari lima kali mengalami kenaikan hingga Februari 2018. Sebagaimana pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Jokowi juga selalu memberikan alasan yang tidak jauh berbeda, bahwa naiknya harga minyak dunia, Pertamina tidak akan mampu membayar hutangnya, kesulitan melakukan investasi dalam jangka panjang (katadata news,23/1/18).

 

Selain itu, agar kebijakan tersebut seperti tidak dibebankan pada masyarakat secara umum maka mulailah diubah dengan model baru, subsidi tidak di tarik, namun pengguna selain premium dan solar akan menerima kenaikan  secara berkala sesuai kenaikan harga minyak dunia, semakin tak terasa karena dinaikan secara diam-diam. Benarkah pemerintah dalam hal ini Pertamina akan rugi jika tidak menaikan BBM?

Cerita Dalam Lingkaran Benang Kusut

Sebelum kenaikan BBM pada 24/02/18, sebulan sebelumnya pada 23/01/18, katadata news telah melansir analisis dari Dosen Fakultas Ekonomi Dr.Fahmi Radi, bahwa dalam formula penetapan harga jual BBM, pemerintah sudah memasukan komponen biaya penugasan sekitar Rp 550 per liter dan memberikan margin kepada Pertamina sekitar Rp 250 per liter.

Selain itu, pada saat penetapan harga BBM di atas harga perekonomian, Pertamina menikmati keuntungan besar. Saat harga ICP merosot pada kisaran US $ 38 per barel di tahun 2016, pemerintah memutuskan tidak menurunkan harga jual BBM, sehingga Pertamina meraup keuntungan sekitar Rp 40 triliun.

Jadi, kalau potensi kerugian penjualan harga BBM pada 2017 sebesar Rp 19 triliun dikompensasikan dengan keuntungan pada 2016, Pertamina masih mengantongi selisih keuntungan sekitar Rp 21 triliun. “Sisa keuntungan itu masih sangat memadai untuk menutup potensi  kerugian Pertamina, akibat kenaikan harga minyak dunia pada 2018,” kata Fahmi, Selasa (23/1).

Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan beberapa kompensasi kepada Pertamina. Salah satunya adalah pemberian hak pengelolaan blok Mahakam terhitung sejak 1 Januari 2018.

Dengan pemberian blok Mahakam, aset Pertamina bertambah US$ 9,43 miliar atau sekitar Rp 122,59 triliun. Alhasil aset Pertamina kini naik menjadi US$ 54,95 miliar atau sekitar Rp 714,35 triliun.

Menurut Fahmi, keputusan pemerintah menetapkan hak kelola maksimal 39% blok Mahakam bisa membuat Pertamina meraup pendapatan dalam bentuk uang tunai sekitar US$ 3,68 miliar atau sebesar Rp. 47,84 triliun. Berdasarkan data produksi sebelumnya, potensi pendapatan bersih, setelah dikurangi cost recovery (pengembalian biaya operasi) selama tahun 2018 diprediksikan akan mencapai sebesar US$ 317 juta atau sekitar Rp. 4,12 triliun.

Kita juga tidak menafikan niat pemerintah yang berharap dengan kebijakan tersebut dapat mensejahterakan rakyat, namun pada faktanya kenaikan BBM walaupun untuk pengguna selain premium dan solar, tetap saja akan berdampak pada kenaikan berbagai harga kebutuhan masyarakat baik sandang, pangan maupun papan. Sayangnya kebijakan yang diambil bermuara pada sistem ekonomi kapitalisme yang tujuannya adalah liberalisasi ekonomi /neoliberalisme. Permasalahan menjadi tak pernah selesai karena faktanya masyarakat membutuhkan subsidi dalam berbagai sektor, namun tuntutan neoliberalisme menghendaki sebaliknya.

Subsidi Dalam Kapitalisme

Subsidi terkait dengan persoalan peran negara dalam ekonomi, terutama dalam pelayanan publik (public service). Karenanya, sikap kapitalisme terhadap subsidi berbeda-beda, bergantung pada konsep peran negara menurut aliran kapitalisme yang dianut. Secara sederhana dapat dikatakan pandangan kapitalisme Keynesian yang pro-subsidi berbeda dengan pandangan kapitalisme aliran neo-liberal yang anti-subsidi.

Sejak pertengahan hingga akhir abad ke-19, di Barat diterapkan kapitalisme klasik/liberal (Ebenstein & Fogelman, 1994). Slogannya adalah laissez faire, yang didukung Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations (1776). Slogan berbahasa Prancis itu Inggrinya adalah leave Us Alone. Artinya, biarkan kami (pengusaha) sendiri, tanpa intervensi pemerintah. Walhasil, peran negara sangat terbatas, karena semuanya diserahkan pada mekanisme pasar. Kapitalisme liberal ini terbukti gagal, ketika tahun 1929-1939 terjadi Depresi Besar (Great Depression) di Amerika Serikat akibat keruntuhan pasar modal di Wall Street tahun 1929. (Adams, 2004).

 

Sejak 1930-an, kapitalisme berganti aliran. Kapitalisme liberal yang anti intervensi pemerintah kemudian berganti menjadi kapitalisme Keynesian, dengan momentun program The New Deal oleh Presiden Franklin D. Roosevelt tahun 1933. Disebut kapitalisme Keynesian, karena mengikuti ide John Maynard Keynes (1883-1946) yang mendorong intervensi pemerintah. Keynes dalam bukunya The General Theory of Employment (1936) menentang paham ekonomi klasik yang menyatakan bahwa pasar bebas akan selalu dapat memecahkan persoalannya sendiri selama tidak diintervensi pemerintah (Adams, 2004).

Antara 1930-an hingga 1970-an, kapitalisme Keynesian ini menjadi basis dari welfare state (negara kesejahteraan) yang memberi porsi besar pada intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi (termasuk subsidi dari pemerintah). Karena itu, kapitalisme Keynesian dapat dikatakan bersikap pro-subsidi.

Namun tahun 1973 ketika harga minyak dunia naik, timbul persoalan ekonomi di Barat yang tidak dapat diatasi oleh kapitalisme Keynesian, yaitu stagflasi. Ini kombinasi antara pengangguran (stagnasi) dengan kenaikan harga (inflasi). Menurut doktrin Keynesian, kedua problem ini tidak mungkin terjadi bersamaan. Masyarakat dapat mengalami salah satunya, tapi tidak kedua-duanya. Kekecawaan terhadap Keynesian inilah yang mendorong upaya pencarian solusi baru.

Lahirlah kapitalisme aliran neo-liberal (neoliberalisme/neokonservatisme), dengan penggagas utamanya Friedrich Hayek dan Milton Friedman. Naiknya Margaret Thatcher sebagai PM Inggris tahun 1979 dan Ronald Reagan sebagai presiden AS tahun 1981 dianggap momentum lahirnya neoliberalisme yang ternyata terus berlanjut hingga hari ini.

Neoliberalisme adalah versi liberalisme klasik yang dimodernisasikan, dengan tema-tema utamanya adalah pasar bebas, peran negara yang terbatas, dan individualisme. Karena peran negara terbatas, maka neoliberalisme memandang intervensi pemerintah sebagai “ancaman yang paling serius” bagi mekanisme pasar. (Adams, 2004).

Dari sinilah kita dapat memahami, mengapa pencabutan subsidi sangat dianjurkan dalam neoliberalisme, sebab subsidi dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah. Ringkasnya, sikap neoliberalisme pada dasarnya  adalah anti-subsidi. Ini karena menurut neoliberalisme, pelayanan publik harus mengikuti mekanisme pasar, yaitu negara harus menggunakan prinsip untung-rugi dalam penyelenggaraan bisnis publik. Pelayanan publik murni seperti dalam bentuk subsidi, dianggap pemborosan dan inefisiensi. (http://id.wikipedia.org).

Dalam skala Internasional, neoliberalisme ini kemudian menjadi hegemoni global melalui tiga aktor utamanya; WTO, IMF, dan Bank Dunia. Bank Dunia dan MF terkenal dengan program SAP (Structural Adjustment Program) yang berbahaya, yang salah satunya adalah penghapusan subsidi. (Wibowo & Wahono, 2003; The International Forum on Globalization, 2004), maka seperti benang kusut yang tak bias diurai, jika pemerintah tetap mengambil sistem ini untuk menyelesaikan masalah dalam mengurusi urusan masyarakatnya.

Islam sebagai Solusi Kenaikan BBM

Islam adalah agama yang syâmil (meliputi segala sesuatu) dan kâmil (sempurna). Sebagai agama yang syâmil, Islam menjelaskan semua hal dan mengatur segala perkara baik akidah, ibadah, akhlak, makanan, pakaian, mumamalah, uqûbât (sanksi hukum) dan lain-lain.  Begitu juga dengan masalah kenaikan BBM.

 

BBM dan listrik dalam Islam termasuk barang milik umum (milkiyah ‘ammah). Dalam distribusinya kepada rakyat, Khalifah tidak terikat dengan satu cara tertentu. Khalifah dapat memberikannya secara gratis, menjual kepada rakyat dengan harga sesuai ongkos produksi, sesuai harga pasar, memberikan kepada rakyat dalam bentuk uang tunai sebagai keuntungan penjualannya dan sebagainya. Di sinilah subsidi dapat  diberikan agar BBM dan listrik yang didistribusikan itu harganya semakin murah dan bahkan gratis jika memungkinkan. (Zallum, 2004:83).

 

Semua subsidi yang dicontohkan di atas hukum asalnya boleh, karena hukum asal negara memberikan hartanya kepada individu rakyat adalah boleh. Pemberian ini merupakan hak Khalifah dalam mengelola harta milik negara (milkiyah al-daulah). Khalifah boleh memberikan harta kepada satu golongan dan tidak kepada yang lain, boleh pula Khalifah mengkhususkan pemberian untuk satu sektor (misal pertanian) dan tidak untuk sektor lainnya. Semua ini adalah hak Khalifah berdasarkan pertimbangan syariah sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya demi kemaslahatan rakyat. (An-Nabhani, 2004:224).

Namun dalam kondisi terjadinya ketimpangan ekonomi, pemberian subsidi yang asalnya boleh ini menjadi wajib hukumnya, karena mengikuti kewajiban syariah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi (at-tawazun al-iqtishadi) (Thabib, 2004:318; Syauman, t.t.:73). Hal ini dikarenakan Islam telah mewajibkan beredarnya harta di antara seluruh individu dan mencegah beredarnya harta hanya pada golongan tertentu. Firman Allah SWT :

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS Al-Hasyr [59] : 7).

Nabi SAW telah membagikan fai` Bani Nadhir (harta milik negara) hanya kepada kaum Muhajirin, tidak kepada kaum Anshar, karena Nabi SAW melihat ketimpangan ekonomi antara Muhajirin dan Anshar. (An-Nabhani, 2004:249). Karenanya, di tengah naiknya harga minyak mentah dunia sekarang, subsidi BBM tidak sekedar boleh, tapi sudah wajib hukumnya, agar ketimpangan di masyarakat antara kaya dan miskin tidak semakin lebar. Kita tidak bisa berdiam diri, tapi harus mampu menawarkan Islam sebagai solusi permasalahan kita hari ini, seoptimal kemampuan yang Allah berikan pada kita.[]

Your Thoughts