Dilema Demokrasi

By:
Categories: Uncategorized
No Comments

Dilema Demokrasi, RKUHP dan UU MD3 Sebagai Anti Kritik

Oleh : Lu’Lu Firaudhatiljannah, M.Si (Alumnus FISIP Universitas Indonesia)

 

Saat ini, demokrasi dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada sistem politik lainnya dihampir setiap bangsa dan negara. Demokrasi merupakan paham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin “power of the people” yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan pada sistem ini diharapkan selalu berorientasi pada rakyat dan kepentingannya. Inilah yang menjadi dasar dari sistem pemerintahan yang menonjolkan demokrasi sebagai jalan politiknya. Pada sistem ini, Presiden sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan dipilih oleh rakyat secara langsung. Sedangkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) merupakan lembaga legislatif atau wadah menyuarakan aspirasi rakyat.

Demokrasi merupakan pandangan mengenai masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi aktif, pengungkapan kehendak dan perbedaan pandangan. Masyarakat yang kritis merupakan satu hak yang lumrah atau bahkan dinantikan dalam demokrasi. Namun sikap kritis tersebut justru diberangus oleh dua alat hukum yang baru-baru ini ramai dibincangkan, yaitu RKUHP dan UU MD3. Banyak kalangan menolak keduanya karena dapat menjadi pasal-pasal multi tafsir dan membungkam kekritisan masyarakat.

Kritik RUKHP itu tertuju pada aturan UU tentang pasal penghinaan Presiden. Pasal tersebut adalah Pasal 263 ayat 1. Pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”. Dalam UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) pasal 224 ayat 5 disebutkan, pemanggilan dan permintaan keterangan pada legislator yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Banyak penafsiran kalau dengan pasal itu membuat anggota DPR dapat kebal hukum.

Terlebih ditambah dengan ayat 7 yang memuat, jika MKD tidak memberi persetujuan, maka surat pemanggilan itu tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum. Pasal ini dinilai sebagai upaya anggota dewan agar tidak tersentuh oleh hukum pidana. Namun, pengamat hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai, pasal tersebut hanya berlaku saat anggota dewan melakukan tugasnya. Yaitu saat memberi pendapat atau dalam sidang DPR. Di luar itu, posisi anggota DPR sama dengan masyarakat umum di mata hukum. “Tindakan pidana di luar tugas atau sidang, tidak masuk dalam hak imunitas anggota DPR,” kata Yusril saat dihubungi Republika, Sabtu (22/11).

Dalam pasal 224 memang ditegaskan, pemanggilan anggota DPR harus melalui persetujuan MKD, tapi ada klausul tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya. Artinya, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR di luar kegiatannya untuk menjalankan tugas tidak perlu mendapat persetujuan tertulis dari MKD. Di aturan lain, yaitu di pasal 245 ayat 2 diatur kalau MKD tidak memberikan persetujuan tertulis dalam waktu 30 hari sejak permohonan maka pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dapat dilakukan.

Sedangkan di pasal 245 ayat 3 dijelaskan persetujuan tertulis tidak berlaku jika anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Hal ini juga tidak berlaku bagi anggota yang disangka melakukan tindakan pidana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Atau kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus. Menurut Yusril, saat ini memang memerlukan persetujuan MKD untuk memeriksa anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana saat melakukan tugas. Ini dikembalikan sesuai asasnya.

 

Buah Simalakama

Bagai buah simalakama, kedua alat hukum ini justru membunuh aspirasi dan ruang kritik kepada wakil rakyat dan penguasa. Alhasil, alat hukum ini justru melahirkan kepemimpinan diktator lagi zalim. Bagaimana tidak, ruang berpendapat dan ruang untuk membuktikan bahwa wakil rakyat dan penguasa itu bisa jadi berbuat kriminal dan kejahatan justru hampir-hampir ditiadakan. Keadilan yang menjadi semboyan hukum hanya ada dalam dunia dongeng belaka.

Demokrasi secara real hanya menjadi alat untuk haus kekuasaan. Klaim dari demokrasi, bahwa dari, oleh dan untuk rakyat hanya semu belaka. Ini ke depan akan menjadi preseden buruk bagi kekuasaan di ranah demokrasi dan membuktikan demokrasi hanya jadi alat untuk melanggengkan kekuasaan bersifat otoriter, kapitalis hingga tatanan sosialis.

 

Islam adalah Solusinya

Kritik itu baik, penguasa janganlah phobia dengan kritik rakyat untuk meluruskan kesalahan mereka. Mengoreksi penguasa yang keliru, termasuk perkara yang maklum bagian dari agama ini. Salah satu hadits yang mendorong untuk mengoreksi penguasa, menasihati mereka, adalah hadits dari Tamim al-Dari –radhiyaLlâhu ’anhu-, bahwa Nabi Muhammad  SAW bersabda: “Agama itu adalah nasihat” Para snahabat bertanya: “Untuk siapa?”  Nabi SAW bersabda: “Untuk Allah, kitab suci-Nya, Rasul-Nya, pemimpin kaum Muslimin dan kaum Muslimin pada umumnya.” (HR. Muslim, Abu Dawud, Ahmad. Lafal Muslim)

Di sisi lain, Rasulullah SAW pun secara khusus telah memuji aktivitas mengoreksi penguasa zhalim, untuk mengoreksi kesalahannya dan menyampaikan kebenaran kepadanya “Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar kepada pemimpin yang zhalim.” (HR. Ahmad, Ibn Majah, Abu Dawud, al-Nasa’i, al-Hakim dan lainnya)

“Penghulu para syuhada’ adalah Hamzah bin ‘Abd al-Muthallib dan orang yang mendatangi penguasa zhalim lalu memerintahkannya (kepada kebaikan) dan mencegahnya (dari keburukan), kemudian ia (penguasa zhalim itu) membunuhnya.” (HR. al-Hakim dalam al-Mustadrak, al-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Awsath)

Kalimat afdhal al-jihâd dalam hadits pertama merupakan bentuk tafdhîl (pengutamaan), yang menunjukkan secara jelas keutamaan mengoreksi penguasa, menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang berbuat zalim. Sedangkan dalam hadits yang kedua, orang yang mengoreksi penguasa, lalu dibunuh, maka dinilai sebagai sayyid al-syuhadâ (penghulu mereka yang mati syahid). Kedua kalimat ini jelas merupakan indikasi pujian atas perbuatan mengoreksi penguasa, dalam bentuk ikhbâr (pemberitahuan). Maka, pemberitahuan tersebut bermakna jâzim (tegas). Sebab, jika sesuatu yang dipuji tersebut tidak dilakukan akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan runtuhnya pelaksanaan hukum Islam, dan sebaliknya hukum Islam akan dapat terlaksana jika aktivitas tersebut dilaksanakan, maka aktivitas tersebut hukumnya wajib.

Ada perintah dari Rasulullah SAW untuk mengoreksi (muhasabah) penguasa hingga taraf memerangi penguasa yang melakukan kekufuran yang nyata. Nabi SAW memerintahkan para shahabat untuk mengoreksi penguasa dengan pedang, jika telah tampak kekufuran yang nyata.

“Nabi mengundang kami, lalu kami mengucapkan baiat kepada beliau, beliau –shallallâhu ’alayhi wa sallam- bersabda yakni dalam segala hal yang diwajibkan kepada kami bahwa kami berbaiat kepada beliau untuk selalu mendengarkan dan taat (kepada Allah dan Rasul-Nya), baik dalam kesenangan dan kebencian kami, kesulitan dan kemudahan kami dan beliau juga menandaskan kepada kami untuk tidak mencabut suatu urusan dari ahlinya kecuali jika kalian (kita) melihat kekufuran secara nyata (dan) memiliki bukti yang kuat dari Allah.” (HR. Al-Bukhari dalam Shahîh-nya & Muslim dalam Shahih-nya. Lafal al-Bukhari)

Imam Muslim menuturkan sebuah riwayat, bahwasanya Rasulullah SAW  bersabda: “Akan datang para penguasa, lalu kalian akan mengetahui kemakrufan dan kemungkarannya, maka siapa saja yang membencinya akan bebas (dari dosa), dan siapa saja yang mengingkarinya dia akan selamat, tapi siapa saja yang rela dan mengikutinya (dia akan celaka)”. Para shahabat bertanya, “Tidaklah kita perangi mereka?” Beliau bersabda, “Tidak, selama mereka masih menegakkan shalat” Jawab Rasul.”  (HR. Muslim)

Tatkala berkomentar terhadap hadits ini, al-Hafizh al-Nawawi, dalam Syarah Shahih Muslim menyatakan, “Di dalam hadits ini terkandung mukjizat nyata mengenai kejadian yang akan terjadi di masa depan, dan hal ini telah terjadi sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan makna dari fragmen, “Tidaklah kita perangi mereka?” Beliau bersabda, “Tidak, selama mereka masih menegakkan shalat,” jawab Rasul; adalah ketidakbolehan memisahkan diri dari para Khalifah, jika mereka sekedar melakukan kedzaliman dan kefasikan, dan selama mereka tidak mengubah satupun sendi-sendi dasar Islam.”

Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang Muslim senantiasa mengoreksi penguasa dengan tegas.[]

 

Your Thoughts