RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disahkan, Perzinaan jadi Legal

By:
Categories: Uncategorized
No Comments

Oleh: Wita Nurul Aini, Mahasiswa FKM UI

Kasus kekerasan seksual di Indonesia merupakan kasus yang paling menonjol sehingga Indonesia berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Menurut Komnas Perempuan,  kasus kekerasan seksual di Indonesia tahun 2015 tercatat mencapai 321.752 (BBC.com, 2016). Sangat memungkinkan jika kasus yang sesungguhnya jauh lebih banyak, karena kebanyakan korban kekerasan seksual tidak berani melapor. Atas dasar itu, Komnas Perempuan mendesak pemerintah agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS).

Namun, RUU P-KS menuai pro dan kontra karena banyak frasa yang bisa dipelintir. Menurut  Choirul Muna (2018), RUU P-KS, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik atau non fisik, mengarah pada fungsi dan/atau alat resproduksi atau anggota tubuh lainnya, dan/atau seksualitas seseorang secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender dan/atau sebab lainnya yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik. Beberapa frasa yang rawan untuk dipelintir adalah frasa tentang seksualitas seseorang, frasa ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender yang bisa saja mengandung LGBT. (rmolsumsel.com, 2018). Salah satu pasal yang banyak menuai kritik adalah pasal 7 yang mengindikasikan bahwa setiap individu bebas berbusana, dan tidak dapat dikontrol oleh siapapun. Sehingga seseorang ingin berbusana terbuka ataupun tertetutup terserah ia saja, tidak boleh ada yang melarang ataupun memaksa.

Kekerasan seksual dalam RUU ini memiliki filosofi dasar suka atau tidak suka  tergantung persetujuan. Sedangkan, pengertian yang seperti itu dapat memiliki makna yang bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat terutama aturan agama. Artinya, jika keduanya sama-sama memberikan persetujuan, maka bisa jadi hal tersebut bebas dari hukum. Sehingga aturan semacam ini sangat berbahaya bagi masyarakat terutama dalam hal pengarusan pola pikir yang mengarah pada cara pandang feminisme. Jika peraturan tersebut diterapkan, justru berpotensi melegalkan perzinahan karena bukan kekerasan jika dilakukan atas dasar suka sama suka. Selain itu, perilaku LGBT dapat menjadi lebih subur dan terlindungi. Sementara prostisusi dan aborsi jika dilakukan atas diri sendiri juga tidak dapat disalahkan dan dikhawatirkan dapat mengkriminalisasi hubungan seksual yang halal jika dirasa perempuan mendapat unsur paksaan dari suami. Selain itu beberapa peraturan dalam RUU ini justru tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada seperti UU penghapusan KDRT, UU perlindungan anak dan  UU pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Change.org, 2018).

Dengan konsep seperti itu, perempuan diarahkan untuk menganggap bahwa hak dan kontrol yang mengatur dirinya dalam hal berpakaian ataupun perilaku seksual (seperti apa dan dengan siapa) mutlak menjadi keputusannya dan tidak boleh ada campur tangan pihak manapun termasuk agama dan norma sosial. Menurut Iqbal Ramzi RUU P-KS ini seperti kehilangan ruhnya. Menurutnya, sehebat apapun RUU yang dirancang, jika tidak mengedepankan aspek moral dan agama maka akan gagal (dpr.go.id,2018). Hal ini sangat mudah untuk dipahami karena mayoritas warga negara Indonesia adalah warga yang beragama, dengan mayoritas agamanya adalah Islam. Selain itu, menurut Iqbal Razmi RUU P-KS  yang menyangkut jiwa manusia justru hanya berfokus pada penanganan dan bukan pada pencegahan. Padahal sanksi dan hukum adalah tingkat paling akhir dalam upaya melindungi aqidah dan moral bangsa. Sedangkan yang paling utama tentunya ada pada penguatan aqidah. RUU P-KS ini dinilai mengandung nilai-nilai feminisme yang menjunjung tinggi kebebasan perempuan termasuk dalam hal seksualitas.

 

Latar Belakang Feminisme

Feminisme adalah dukungan untuk kesetaraan sosial antara perempuan dengan laki-laki. Gelombang pertama feminisme di Amerika Serikat dimulai pada tahun 1840 di mana para perempuan menolak perbudakan. Hal ini dilatar belakangi oleh penindasan yang dialami oleh kaum perempuan dan orang-orang ras Afrika-Amerika (Macionis,2012). Namun tujuan utamanya adalah ingin mendapatkan hak untuk memilih yang akhirnya dicapai tahun 1920.  Hal ini menunjukan bahwa feminisme bukan berasal dari pemikiran Islam, tapi berasal dari ketidaksempurnaan pengaturan kehidupan tanpa Islam, karena  Islam tidak pernah membenarkan penindasan terhadap kaum tertentu ataupun ras tertentu. Justru sebaliknya perempuan memiliki posisi yang penting dan dimuliakan.

Salah satu ide utama feminisme bertujuan untuk mengakhiri kejahatan seksual pada perempuan dan memiliki gagasan bahwa perempuan mendukung kontrol terhadap seksualitas dan reproduksinya. Misalnya, perempuan memiliki hak apakah akan memiliki anak atau tidak, apakah akan memasang kontrasepsi atau tidak dan berhak menolak berhubungan seksual meskipun dengan suami yang legal. Feminisme liberal berpikiran bahwa baik perempuan dan laki-laki melalui pencapaiannya dapat meningkatkan kehidupan ketika masyarakat menghilangkan batasan-batasan legal maupun budaya.

Feminisme bukan tidak mendapatkan pertentangan. Dalam dunia akademis,  kritik pada feminisme muncul dari pada sosiolog dalam bentuk bahwa feminisme mengabaikan bukti bahwa laki-laki dan perempuan cenderung berpikir dan bertindak dengan cara yang berbeda, sehingga kesetaraan mutlak tidak mungkin dapat dicapai. Selain itu, feminisme juga mengabaikan nilai krusial dalam hal kontribusi unik dari seorang perempuan dalam perkembangan anak, terutama pada awal-awal masa kehidupannya (Macionis,2012). Hal ini sangat berbeda sekali dengan  Islam. Karena Islam memandang perempuan dan laki-laki tidak  dilihat akan kekuatannya, jabatannya apalagi materinya. Semua sama di mata Allah dan yang membedakan adalah ketakwaannya. Semua orang berkesempatan untuk menjadi takwa, begitu juga sebaliknya. Tentu dengan aturan-aturan yang telah Allah turunkan.

Selain itu, dalam konteks perzinaan, Islam  mengatur bahwa hal tersebut sangat diharamkan bagaimana pun bentuknya. Bahkan mendekatinya saja sudah diharamkan, karena Allah SWT Maha Mengetahui mudharat dari perzinaan. Sesuai dengan firman Allah Surah Al-Isra ayat 31 yang artinya, “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji  dan suatu jalan yang buruk.”

Selain itu,  sanksi bagi para pezina dalam Islam, sudah sangat jelas Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (QS.An-Nur ayat 2). Sedangkan, jika pelaku zina memiliki status sudah menikah, maka hukumannya adalah dirajam.

Hukuman untuk pezina dalam Islam tidak main-main dan sudah pasti akan menyebabkan pelaku menjadi jera. Lebih dari itu, menjalankan sanksi hukuman bagi para pezina yang dilaksankan dalam sistem Islam berfungsi untuk menghilangkan dosa, sehingga pelaku terbebas dari siksa akhirat karena telah menjalani hukumannya di dunia. Tentu, jika hal ini diterapkan bukan hanya pelaku yang jera, namun masyarakat di sekitarnya juga akan berhati-hati.  Sehingga perilaku masyarakat senantiasa terjaga dan terhindar dari dosa-dosa perzinahan.[]

 

Your Thoughts