TELAAH KRITIS RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

By:
Categories: Uncategorized
No Comments

 

Oleh: Retno Ummu Aqila

Latar Belakang
Indonesia darurat kekerasan seksual. Komnas Perempuan, mencatat 348.446 kasus kekerasan yang dilaporkan selama tahun 2017. Angka tersebut naik 74 persen dari tahun 2016 sebanyak 259.150 (www.komnasperempuan.go.id). Kekerasan seksual tak hanya marak di Indonesia, namun menjadi masalah dunia. Data dari PBB menyebutkan 35 persen perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan secara fisik dan seksual. 120 juta perempuan di dunia pernah dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dan tindakan seksual lainnya. (Serambinews.com)

Data Pengadilan Agama menyebutkan sejumlah 245.548 adalah kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian. Sementara dari 13.602 kasus yang masuk dari lembaga mitra pengada layanan, kekerasan yang terjadi di ranah personal tercatat 75% atau 10.205 kasus. Data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan juga menunjukkan trend yang sama, KDRT/RP lain menempati posisi kasus yang paling banyak diadukan yaitu 903 kasus (88%) dari total 1.022 kasus yang masuk (Catahu 2017). Belum lagi fenomena terjadinya kasus gang rape (pemerkosaan berkelompok) dan femicide (pembunuhan perempuan) menambah daftar panjang masalah kekerasan yang tak pernah selesai di Indonesia. Kondisi ini disikapi oleh pemerintah melalui pengesahan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). RUU PKS yang menuai pro kontra dianggap dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan. Bagaimana telaah kritis terhadap RUU PKS dan pandangan Islam politik dalam atas masalah kekerasan seksual? berikut pembahasannya.

Pandangan Diskriminasi Gender sebagai Penyebab Kekerasan Seksual
Desakan terhadap pengesahan RUU PKS didasari oleh kekeliruan mengidentifikasi akar permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan. Para aktivis kesetaraan gender memandang bahwa penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah adanya diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan selalu tertinggal dan termarjinalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarkhi yang berkembang dalam masyarakat adat Indonesia. Pada masyarakat dengan budaya patriarkhi, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan yang secara otomatis dapat mendegradasikan peran perempuan.

Diskriminasi terhadap gender perempuan muncul dengan beragam bentuk, di antaranya: (1) stereotype atau pelabelan negatif (misal; perempuan itu lemah, cengeng, emosional sedangkan laki-laki dianggap lebih kuat, tabah, rasional); (2) subordinasi atau posisi di bawah (misal: menganggap perempuan kurang penting, kurang bernilai dibanding laki-laki, dampaknya adalah posisi strategis pada umumnya didominasi laki-laki sehingga keputusan dalam keluarga, masyarakat, agama, negara hingga dunia global didominasi pula oleh laki-laki); (3) marginalisasi atau peminggiran (kaum perempuan yang dianggap lemah dan di bawah laki-laki akhirnya terpinggirkan/dipinggirkan dalam dunia politik formal; ibu rumah tangga dipinggirkan dalam pembangunan ekonomi); (4) double burden atau peran ganda (perempuan yang sudah bekerja mencari nafkah tetap dibebani tugas rumah tangga, meskipun ketika suaminya tidak bekerja sama sekali); (5) kekerasan yaitu setiap perbuatan yang berakibat dan mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman terjadinya kejadian tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang baik di ruang publik maupun dalam kehidupan pribadi (Mulia 2017).

Berdasarkan uraian di atas, menurut pegiat gender, diskriminasi gender harus dihapuskan karena menghambat penegakan hak asasi manusia dan menghambat kemajuan bangsa dan negara. Maka berdasarkan prinsip berpikir tersebut, disusunlah berbagai peraturan perundangan untuk menjamin hak-hak azasi perempuan di Indonesia seperti: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008). Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dan Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Dari sekian banyak kebijakan yang dibuat, tampaknya tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penyelesaian berbagai masalah pelanggaran hak asasi terhadap perempuan. Semakin hari justru angka kekerasan terhadap perempuan terlihat makin meningkat.
Muatan Liberalisme dalam RUU PKS
Berharap kekerasan terhadap perempuan akan berkurang melalui hukum positif, Komnas Perempuan mendesak pemerintah agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). Namun substansi RUU P-KS menuai pro dan kontra karena mengandung beberapa frasa yang mengarah pada kebebasan seksualitas perempuan.

Pasal 5: (1) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual dalam segala bentuknya. (2) Bentuk Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi; a. Pelecehan seksual, b. Kontrol seksual , c. Perkosaan, d. Eksploitasi seksual, e. Penyiksaan seksual, dan f. Perlakuan atau penghukuman lain tidak manusiawi yang menjadikan tubuh, seksualitas dan/atau organ reproduksi sebagai sasaran. (3) Setiap tindakan persetujuan diam-diam atau pembiaran yang dilakukan oleh lembaga negara, korporasi, dan lembaga masyarakat, yang berakibat terjadinya kekerasan seksual sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan tindak pidana kelalaian. Perlakuan atau penghukuman lain tidak manusiawi yang menjadikan tubuh dan seksualitas atau organ reproduksi sebagai sasaran, dan/atau merendahkan martabat kemanusiaan.

Frasa kontrol seksual pada pasal 5 ayat (2) huruf b yang dikategorikan kekerasan seksual artinya mendorong setiap orang untuk bebas memilih aktivitas seksual tanpa ada kontrol dari pihak lain. Pihak yang melakukan kontrol seksual justru bisa dipidanakan. Orang tua tidak boleh melarang anak lajangnya melakukan hubungan seks bebas karena bisa terkategori kontrol sosial. Aktivitas LGBT juga terlindungi dengan frasa ini.

Pasal 7 : (1) Tindak pidana kontrol seksual sebagaimana pasal 5 ayat (2) huruf b adalah tindakan yang dilakukan dengan paksaan, ancaman kekerasan, atau tanpa kesepakatan dengan tujuan melakukan pembatasan, pengurangan, penghilangan dan atau pengambilalihan hak mengambil keputusan yang terbaik atas diri, tubuh dan seksualitas seseorang agar melakukan atau berbuat atau tidak berbuat. (2) Kontrol Seksual sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Pemaksaan menggunakan atau tidak menggunakan busana tertentu; b. Pemaksaan kehamilan; c. Pemaksaan aborsi;d. Pemaksaan sterilisasi; dan e. Pemaksaan perkawinan.

Pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa Kontrol Seksual sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Pemaksaan menggunakan atau tidak menggunakan busana tertentu; Maka orang tua tidak boleh mendisiplinkan anaknya berhijab untuk menutup aurat. Karena termasuk kontrol seksual dalam hal busana. Seorang laki-laki tidak harus berpakaian laki-laki, namun boleh berpakaian perempuan. Demikian juga sebaliknya. Perempuan boleh berpakaian laki-laki. Karena melarangnya termasuk kontrol seksual. Para perempuan juga berhak berbaju seksi dan minim, karena itu dianggap hak yang dilindungi undang-undang.

Pasal 8 : ayat (2) menyebutkan bahwa Tindak pidana perkosaan meliputi perkosaan di dalam dan di luar hubungan perkawinan.

Sesuai pasal ini, seorang istri bisa sesuka hatinya memilih untuk melayani suami atau tidak. Jika suami memaksa untuk berhubungan, maka terkategori pemerkosaan. Pasal-pasal RUU PKS semakin jelas menunjukkan adanya muatan kebebasan. Alih-alih akan menyelesaikan persoalan kekerasan seksual, yang terjadi justru mengusung kebebasan seksual.

Akar Masalah Kekerasan Seksual yang Sesungguhnya
Menurut pandangan Islam, kejahatan seksual (jarîmah jinsiyyah) pada dasarnya dipicu oleh hasrat dan dorongan seks (dawâfi’ jinsiyyah) yang meluap-luap. Hasrat dan dorongan seks ini lahir dari naluri seksual (gharizatu an-nau’) yang ada pada diri manusia. Naluri ini sebenarnya merupakan fitrah dalam diri manusia, yang bisa terangsang lalu menuntut dipenuhi.

Rangsangan muncul karena dua factor, pertama, pemikiran (al-fikr), termasuk fantasi (al-wahm) dan khayalan (at-takhayyul). Kedua, fakta (lawan jenis) bagi masing-masing pria dan wanita. Di point ini, maraknya perempuan yang berpakaian minim dan mengumbar aurat, bukan hanya rambut dan leher, tetapi belahan dada, bahkan tidak jarang hingga buah dada, diikuti dengan perut dan pusarnya, hingga paha sampai betis dan tumitnya, semuanya itu merupakan fakta yang bisa merangsang lawan jenisnya, yaitu kaum pria.

Ditambah maraknya gambar, film, tayangan dan jejaring sosial yang menayangkan adegan seks. Semuanya ini tentu menjadi pemicu lahirnya rangsangan seks yang begitu kuat. Rangsangan ini kemudian diikuti fantasi seks hingga mendorong tindakan. Tindakan ini bisa menjerumuskan pelakunya dalam kejahatan seks, mulai dari pelecehan hingga perkosaan.

Secara garis besar, faktor ini ditunjang bahkan disuburkan oleh sistem kapitalistik liberal yang secara sistemik merusak tatanan agama dan moral. Sistem sosial kapitalis (an-nidhâm al-ijtimâ’î ar-ra’samâlî), yang membuka kebebasan bertingkah laku (hurriyah syakhshiyyah), di mana hubungan antara pria dan wanita begitu bebas, hingga tiada batasan. Hubungan bebas pria dan wanita tanpa batas ini melengkapi komoditas, fakta dan fantasi seks yang ada. Bagi orang-orang yang berduit mungkin bisa memenuhinya dengan kencan semalam, tetapi bagi yang tidak, maka tindakan yang bisa dilakukan akan memangsa korban yang lemah. Terjadilah tindak perkosaan (jarîmah ightishâb) itu.

Sistem sosial ini juga tidak berdiri sendiri, karena sistem ekonominya (an-nidhâm al-iqtishâdî ar-ra’samâli) juga memberikan kontribusi. Terkait dengan barang dan jasa yang diproduksi, dikonsumsi dan didistribusikan di tengah-tengah masyarakat, sistem ini tidak mempunyai standar baku, selain asas manfaat (benefit), di mana setiap barang dan jasa yang mempunyai nilai guna (utility value) bisa diproduksi, dikonsumsi dan didistribusikan, tanpa melihat halal dan haram. Barang dan jasa bisa dianggap mempunyai nilai guna (utility value), jika ada permintaan pasar (raghbah). Karena itu, gambar, film, termasuk sex toys dan layanan seks diproduksi, dikonsumsi dan didistribusikan di tengah-tengah masyarakat adalah hal yang lumrah. Bahkan bisa menjadi komoditas bisnis yang sangat menggiurkan.

Belum lagi paham kebebasan dalam hal kepemilikan (hurriyah tamalluk) dari barang dan jasa tersebut yang memang dijamin oleh sistem ekonomi liberal Kapitalistik ini. Di satu sisi, sistem ekonomi ini juga melahirkan banyak orang sibuk, dengan tingkat stres yang tinggi. Pada saat yang sama, agama tidak lagi dijadikan sebagai pondasi kehidupan, sebagai dampak dari sekularisasi (pemisahan antara agama dan pengatur kehidupan), maka akhirnya solusi yang mereka tempuh adalah solusi instan seperti drugs, alkohol, and one night stand. Di lain pihak, sistem ekonomi ini melahirkan banyak pengangguran dan orang-orang kepepet. Dengan tingkat tekanan hidup dan rangsangan seksual yang tinggi, didukung dengan tidak adanya pondasi agama, maka cara singkat dan paling mudah dari orang-orang ini dalam memenuhi hasrat seksualnya adalah dengan memangsa orang-orang lemah di sekitar mereka. Terjadilah perkosaan terhadap perempuan, anak-anak di bawah umur dan sebagainya. Di sisi lain, karena tekanan hidup yang sama, kaum perempuan tidak jarang menjadi komoditas seks yang dijajakan, baik sebagai alat promosi barang dan jasa, sampai dijajakannya wanita dalam arti harfiahnya. Terjadilah praktik prostitusi, mulai dari prostitusi jalanan hingga hotel berbintang. Akhirnya setiap faktor ini saling mendorong, hingga mengakibatkan kekerasan seksual akhirnya mewabah.

Solusi Islam politik atas kekerasan seksual
Pertama, membentuk sebuah sistem politik berlandaskan syariát Islam. Sistem ini bukan hanya mengatur ibadah saja, tapi juga sistem sosial kemasyarakatan, sistem pendidikan, hingga sistem ekonomi pun diatur secara menyeluruh, hingga sistem ekonomi kita bukanlah lagi memakai sistem kapitalis liberal yang merusak dan tidak mempunyai rasa keadilan, akan tetapi menjadi sistem utuh yang stabil dan membawa rahmat sesuai janji Allah SWT.

Kedua, amar ma’ruf nahyi munkar. Islam memandang, bahwa manusia bukanlah robot. Ketika seorang manusia diberi pemahaman tentang mana yang benar dan salah, akan tetap ada kecenderungan dalam diri manusia untuk mengingkari apa yang telah masuk ke dalam sistem berpikirnya. Manusia punya kecenderungan memilih yang enak dan singkat tanpa susah payah. Artinya, kecenderungan untuk berbuat salah akan tetap muncul. Maka di sinilah Islam menempatkan peran amar ma’ruf, nahyi mungkar sebagai sebuah alat kontrol sosial. Dalam Islam, hendaknya setiap elemen masyarakat saling memberikan nasihat untuk berbuat baik dan mencegah berbuat buruk. Aktivitas ini tentu bukan hanya tanggung jawab para kiai atau ustadz. Melainkan siapapun juga, selama ia memiliki ilmunya. Tentu, hal ini hanya akan terwujud bila pemerintah dan para ulama menghidupkan sistem yang dapat mendongkrak kapabilitas dan kapasitas keilmuan masyarakat tentang agamanya. Bila tak demikian, jangan harap fungsi amar maruf nahyi munkar sebagai alat kontrol sosial ini akan berjalan.

Ketiga, sanksi tegas untuk pelaku. Islam punya sanksi yang tegas dan keras terhadap pelaku tindak perkosaan. Dalam hal ini para ulama menyatakan, bahwa sanksi bagi pelaku tindak perkosaan ini yang mempunyai saksi adalah had zinâ, yaitu dirajam (dilempari batu) hingga mati, jika pelakunya muhshan (sudah menikah); dan dijilid (dicambuk) 100 kali dan diekspos selama 1 tahun, jika pelakunya ghair muhshan (belum menikah). Sebagian ulama menambahkan kewajiban membayar mahar kepada perempuan yang menjadi korban.

Ibn ‘Abd al-Barr menyatakan, para ulama sepakat bahwa pria yang memperkosa wajib dikenai sanksi had zina, jika bisa dibuktikan dengan pembuktian yang mengharuskan had tersebut atau si pelaku mengakuinya. Jika tidak, maka dia harus dikenai sanksi (maksudnya, jika had zina tidak bisa diberlakukan, karena dia tidak mengaku, tidak ada 4 saksi, maka hakim bisa menjatuhkan sanksi dan ta’zir kepadanya yang bisa mencegahnya orang lain melakukan perkosaan). Bagi korban tidak ada sanksi, jika benar bahwa pelaku memaksanya dan menindihnya (sehingga dia tidak berdaya), antara lain diketahui melalui jeritan dan teriakan minta tolong perempuan tersebut.” (Ibn ‘Abd al-Bârr, al-Istidzkâr, Juz VII/146).

Ini berlaku jika pelaku perkosaan tersebut melakukan kejahatannya tanpa menakuti, mengancam dan menghunus senjata kepada korban. Jika dia menakuti, mengancam dan menghunus senjata, maka tindakan pelaku bisa dimasukkan dalam kategori hirâbah (seperti perampokan, begal dan lain-lain). Maka, bisa dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara menyilang atau diasingkan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur’an, “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” (QS. Al-Maidah: 33).

Islam memiliki kejelasan dalam memandang apa yang dimaksud kriminalitas (jarimah) dan setiap pelanggaran terhadap syariat adalah tindak kriminal. Islam pun memiliki sanksi yang tegas bagi pelaku kriminal. Yang tentu saja hukuman tegas ini akhirnya akan memberikan efek jera kepada si pelaku dan menjadi deterrent bagi orang-orang yang mempunyai niat untuk melakukan kejahatan yang sama. Sanksi ini harus ditegakkan. Bukan dalam rangka menerapkan pola kekejaman. Namun sebagai perlindungan bagi manusia agar takut untuk melakukan tindak kriminal yang dapat menjerumuskannya ke neraka, dan membuat para wanita dan juga anak untuk hidup dengan rasa aman dari nafsu keji para lelaki yang mempunyai pemikiran yang buruk.

Sesungguhnya, sistem ekonomi, sosial kemasyarakatan dan pendidikan yang Islami, budaya saling mengingatkan, serta ketegasan sanksi serta pelaksanaannya yang telah diuraikan di atas, bukanlah hal yang utopis untuk diwujudkan. Ketiganya bisa benar-benar tegak bila negara membangun negerinya bertolak/berlandaskan pada sudut pandang Islam, dengan menjadikan Khilafah sebagai sistem politik yang diterapkannya.[]

Your Thoughts