DEMOKRASI MENISCAYAKAN KRIMINAL JADI PEMIMPIN

By:
Categories: Uncategorized
No Comments

oleh : Mutiara Rizqi

Pilkada serentak telah diadakan pada 27 Juni 2018 lalu. Pilkada serentak ini lebih besar daripada Pilkada sebelumnya. Sebanyak 171 daerah berpartisipasi pada ajang pemilihan kepala daerah daerah.  ke-171 daerah tersebut terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Beberapa provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pilkada Serentak 2018 ini melibatkan lebih dari 160 juta pemilih yang berarti lebih dari 80% penduduk Indonesia terlibat sebagai pemilih.

Pilkada di Indonesia telah mengalami perjalanan cukup panjang dan penuh tantangan. Sejak tahun 2005 berlanjut ke tahun 2011, 2015, 2017 dan hari ini 2018. Kandidat dan partai pemenangnya berbeda-beda setiap tahunnya. Bisa dari partai yang sama, bisa juga partai berbeda. Kebijakan yang diterapkan pun berubah-ubah. Namun, pada pilkada kali ini muncul kembali fenomena yang membuat kita tak habis pikir yaitu terpilihnya calon kepala daerah yang berstatus tersangka kasus dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini ada dua calon kepala daerah terpilih yang berstatus tersangka di KPK. Yakni, calon bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan calon gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus. Syahri terbelit kasus suap pengadaan barang dan jasa dan Ahmad Hidayat Mus jadi tersangka kasus pengadaan lahan fiktif.

Fenomena terpilihnya calon kepala daerah yang berstatus tersangka kasus dugaan korupsi bukan kali pertama. Pada beberapa tahun lalu, berdasarkan data penelusuran yang dimiliki Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada sembilan nama kepala daerah yang dilantik oleh Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi, walaupun nama-nama tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun pihak kepolisian dan kejaksaan. Sembilan nama kepala daerah tersebut antara lain Bupati Rembang Mochamad Salim, Bupati Kepulauan Aru Theddy Tengko, Bupati Lampung Timur Satono, Gubernur Bengkulu Agusrin Najamuddin dan lain sebagainya.

Korupsi seakan menjadi kata yang identik dengan kepala daerah. Betapa tidak, pada Februari 2018 lalu, KPK dalam satu bulan telah menangkap empat kepala daerah (Kompas, 15/2). Menurut ICW, sebanyak 215 kepala daerah tersandung korupsi dalam kurun waktu 2010-2017. Riset lain dari Edwin dan Darmawan (2011) menemukan, perilaku korupsi kepala daerah erat hubungannya dengan biaya kampanye yang sangat besar. Besarnya faktor uang berperan dalam menentukan kemenangan dalam pilkada.

Secara teoritis, korupsi yang dilakukan elite politik disebabkan oleh besarnya peranan uang dalam proses pilkada. Aloysius Benedictus Mboi (2009) mengungkapkan, berdasarkan pengalaman, kandidat yang tak didukung sumber finansial yang kuat, hampir pasti tak akan terpilih. Demikian pula, partai tanpa dukungan uang, juga sulit dapat dukungan luas di masyarakat. Lanskap politik dan budaya politik didikte oleh sosok atau partai-partai politik dengan dukungan uang terkuat ini. Korupsi yang dilakukan para pemimpin daerah tidak bisa dilepaskan dari pusaran politik uang.

Barenschot dan Aspinall menjelaskan bahwa partai politik melelang dukungannya kepada calon kepala daerah. Calon kepada daerah (Cakada) yang mampu membayar lebih banyak kepada partai politik, maka itulah yang akan didukung. Jumlah uang yang diminta partai politik merupakan jumlah yang besar. Oleh karena itu, seorang calon kepala daerah meminta dukungan  dari pengusaha di daerahnya. Selain itu, seorang calon kepala agar dapat meraup suara dalam pemilihan, maka Cakada dan parpol yang mengusungnya harus menghubungi calo kekuasaan atau pihak-pihak yang memiliki masa dan dapat memobilisasi massa. Calo kekuasaan tersebut antara lain tokoh agama, tokoh  masyarakat ataupun tokoh seni dan olahraga.

Partai Politik dan Cakada yang meminta bantuan kepada calo kekuasaan untuk memobilisasi masa mereka akan memberikan  imbalan seperti uang, jabatan atau proyek. Selain itu, calon Cakada akan melakukan bagi-bagi uang kepada warga dengan tujuan mendapatkan suara di hari pemilihan. Ketika seorang Cakada memenangkan pemilihan daerah berarti ia memiliki utang kepada calo kekuasaan serta pebisnis yang memberinya dukungan dana sejak awal.

Utang yang harus dibayar oleh kepala daerah terpilih inilah yang menyebabkan ia harus melakukan korupsi pada masa jabatannya. Tidak heran begitu banyak kepala daerah yang terlibat korupsi dan ditangkap KPK. Bahkan rakyat dipaksa untuk memiliki pemimpin daerah seorang koruptor karena ia terpilih kembali dalam pemilihan umum yang berlangsung. Korupsi hingga saat ini masih begitu mengakar di Indonesia. Menurut catatan Transparency International Indonesia, indeks korupsi di Indonesia tidak menurun. Transparency International merilis indeks persepsi korupsi negara-negara di dunia untuk tahun 2017. Indonesia ada di peringkat ke-96 dari 180 negara.

Anggapan bahwa demokrasi adalah sistem politik dan pemerintahan terbaik, sepertinya harus dipikirkan kembali. Di tanah air, merebaknya demokrasi justru menyuburkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemilihan langsung yang menjadi representasi demokrasi malah semakin menyuburkan serta melegalkan politik uang dan berikutnya melanggengkan korupsi. Korupsi di alam demokrasi ini telah merasuk ke setiap instansi pemerintah, parlemen/wakil rakyat dan swasta.

Korupsi yang dilakukan para pemimpin daerah tidak hanya untuk memperkaya diri, namun dengan korupsi itulah para pemimpin mencari modal agar bisa masuk ke jalur politik termasuk berkompetisi di ajang pemilu dan pilkada. Sebab proses politik demokrasi, khususnya proses pemilu menjadi caleg daerah apalagi pusat dan calon kepala daerah apalagi presiden-wapres, memang membutuhkan dana besar. Kolusi pengusaha dan penguasa ini menandakan negara telah jatuh disandera para politisi dan pengusaha demi kepentingan mereka. Korupsi hanyalah satu cara untuk balik modal dan mencari keuntungannya.

Jika korupsi nanti tidak lagi tren, maka mengembalikan modal sendiri atau “sumbangan” pemodal akan dilakukan secara “legal”. Untuk itu dibuat berbagai peraturan yang memungkinkannya, misalnya memberikan apa yang disebut insentif, dan sebagainya. Bisa juga dilakukan melalui proses legal yang telah diatur, seperti proyek yang dimenangkan para pemodal itu melalui tender yang telah “diatur” yang secara kasat mata terlihat memenuhi semua peraturan. Untuk itu proyek-proyek harus diadakan dan diperbanyak. Itulah mengapa muncul banyak proyek “aneh”. Negara dan sumber dayanya pada akhirnya disandera oleh kolusi politisi/penguasa dengan pengusaha dan lebih parah lagi ditambah dengan pihak asing.

Semua itu telah menjadi bersifat sistemik karena yang menjadi akar masalahnya adalah sistem politik demokrasi yang mungkin lebih tepat disebut industri politik demokrasi. Layaknya industri yang untuk adalah para pengelolanya (penguasa, pejabat dan politisi) dan para pemodalnya yaitu para kapitalis pemilik modal. Rakyat akan terus menjadi konsumen dan kepentingan rakyat hanyalah obyek layaknya barang dagangan. Akibat semua itu, kepentingan rakyat selalu dikalahkan.

Mekanisme pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi yang memiliki standar abu-abu berbanding terbalik dengan mekanisme pemilihan pemimpin dalam sistem Islam. Pemilihan pemimpin kaum Muslimin atau khalifah dilakukan berdasarkan standar syara’(syariat Islam). Syara menentukan kriteria personal yang meniadakan  tersangka menjadi calon pemimpin umat, Pemilihan pemimpin baik dalam konteks khalifah ataupun pemimpin daerah harus memenuhi syarat harus Muslim, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, adil, dan mampu menjalankan tugas kekhilafahan. Pemilihan pemimpin daerah dalam Islam menjadi efektif dan efisien,  karena pemilihan tersebut langsung ditunjuk oleh khalifah dengan ketentuan syara’ bukan hawa nafsu personal khalifah.

Tidak hanya itu, syariat Islam juga memberikan solusi agar pemimpin umat baik di level daerah ataupun negara jauh dari korupsi. Solusi  Islam yaitu pertama, penetapan sistem penggajian yang layak. Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Ketiga, perhitungan kekayaan dengan istilah pembuktian terbalik yang sebenarnya sangat efektif mencegah aparat berbuat curang. Keempat, teladan pemimpin. Keberhasilan pemberantasan korupsi dapat dimulai dari pemimpin tertinggi, maka sebuah negara akan bersih dari  korupsi. Dengan takwanya, seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah. Kelima, hukuman setimpal. Orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal kepada para koruptor. Terakhir keenam yaitu, pengawasan masyarakat. Masyarakat yang hidup mulia dengan nilai ketakwaan  akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyimpang. Situasi dan kondisi demikian hanya akan akan lahir dengan sistem Islam. Tidak akan muncul pada sistem yang korup, yaitu sistem demokrasi kapitalistik. Sistem ini hanya mendorong orang menjadi berpandangan materialistik

 

Your Thoughts