Korupsi di Sarang Demokrasi

By:
Categories: Uncategorized
No Comments

Oleh: Rahayu Fitrianingsih (Mahasiswi Universitas Gunadarma)

Korupsi bukanlah menjadi hal yang tabu di Indonesia. Hampir seluruh tatanan negara hancur oleh adanya korupsi. Meskipun berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam memberantas korupsi, tetapi sampai saat ini belum ada hasil yang maksimal. Korupsi tetap menjadi salah satu masalah yang tak pernah terselesaikan setiap tahunnya. Korupsi bukanlah kriminalitas biasa seperti halnya mencuri, karena hal ini biasa terjadi di kalangan pejabat-pejabat tinggi yang mempunyai wewenang ataupun kekuasaan. Mereka para pejabat adalah orang-orang terpilih yang seharusnya menjadi teladan bagi rakyatnya, namun kenyataanya justru sebaliknya.

Seperti kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi pada salah satu kader parpol PDIP, yaitu Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi. Kader parpol PDIP itu diduga telah merugikan negara dengan angka yang cukup besar yaitu berkisar Rp 5,8 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dengan menerima sejumlah uang dan fasilitas untuk mempermudah penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi dari pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur kepada tiga perusahaan, yaitu PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Billy Indonesia (BI), dan PT Aries Iron Mining (AIM). Pemberian izin usaha pertambangan yang tidak sesuai peraturan menyebabkan kerugian bagi negara. Menurut para ahli, kerugian negara disebabkan oleh hasil produksi yang melawan secara hukum (tidak sesuai dengan kriteria yang ada). Sekretarias Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memastikan kader yang terlibat korupsi dipecat. “Semua yang kena korupsi dipecat tanpa terkecuali,” katanya di Cianjur, Jawa Barat, Kamis (7/2).

Dari salah satu contoh kasus di atas dapat kita amati bahwa hal ini terjadi karena rusaknya sistem negara yang dipakai, yaitu demokrasi-sekuler. Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan kader parpol pengusung demokrasi justru menunjukkan bahwa hakikatnya sistem demokrasi ini menjadi biangnya korupsi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pertama, negara ini menganut sistem demokrasi sekuler, di mana pada sistem ini agama dipisahkan dan tidak dilibatkan dalam negara dan kehidupan, terutama dunia perpolitikan. Hal ini yang menyebabkan turunnya tingkat ketakwaan, sehingga munculah para politisi maupun pejabat yang tidak lagi merasa diawasi bahkan merasa takut kepada Allah SWT. Kedua, sistem politik yang memakan banyak biaya. Butuh biaya besar untuk menjadi politisi maupun pejabat, sehingga ini bisa menjadi ladang bagi para pemilik modal seperti pengusaha untuk membantu menyuntikan dana dalam mengakampanyekan kader parpol mereka. Hal ini menjadikan kepentingan rakyat dinomorduakan karena adanya kepentingan parpol maupun kepada pemilik modal. Diharapkan ketika kader parpol berhasil menjabat dan memiliki sebuah kekuasaan dapat mempermudah apa menjadi tujuannya, sebagaimana kasus-kasus yang sudah terjadi. Ketiga, sistem hukum yang berbelit dan tidak memiliki ketegasan. Sanksi hukum adalah sesuatu tindakan yang seharusnya menjadikan efek jera bagi pelaku yang melanggar, namun sayangnya hal itu tidak diterjadi di negara Indonesia. Sistem hukum yang terealisasi saat ini merupakan sistem tebang pilih, di mana baru sebagian saja kasus korupsi yang ditindak. Bahkan ironisnya para koruptor justru diberikan fasilitas lengkap ketika dipenjara. Melihat hal ini jelaslah sudah bahwa sistem demokrasi bukanlah solusi bagi setiap permasalahan yang ada, justru sistem ini yang menjadikan segala macam kemaksiatan muncul dan berkembang.

Keadaan ini sangat berbanding terbalik ketika negara berada dalam naungan khilafah. Para pejabat akan diberikan pengontrolan yang ketat terkait jumlah harta yang mereka miliki. Selain itu adanya hukuman pidana yang keras yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan pencegahan bagi calon pelaku. Negara khilafah Islamiyah juga sangat memperhatikan kesejahteraan para pegawainya dengan cara menerapkan sistem penggajian yang layak. Upaya untuk menghindari terjadinya kasus suap dalam syariah Islam dilakukan dengan memberikan larangan bagi rakyat untuk sekedar memberikan hadiah dari rakyat kepada penguasa sebagaimana halnya suap menyuap, meskipun dalam niat benar-benar bentuk rasa terima kasih. Akan tetapi, hal itu tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan akan menjadi dalih bagi mereka ketika ada ketidakwajaran dalam penambahan jumlah harta kekayaan.

Dalam syariah Islam, terdapat pilar-pilar yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu kontrol individu, masyarakat, dan negara. Pengontrolan setiap individu bertujuan untuk membina dan mengubah pola pikir masyarakat dengan pemikiran yang islami, sehingga munculah rasa iman dan ketakwaan yang kuat kepada Allah. Kontrol masyarakat dilakukan dengan memastikan agar masyarakat memiliki pemikiran, perasaan, dan peraturan yang sama sesuai dengan Islam. Hal tersebut dikarenakan pengotrolan individu tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh lingkungan yang juga sesuai dengan Islam. Masyarakat akan proaktif untuk berdakwah ketika terjadi kemunkaran, termasuk di dalamnya kasus korupsi. Apakah keduanya dapat diterapkan pada sistem demokrasi saat ini? Tentu tidak, keduanya hanya bisa terjadi jika negara juga memiliki pengontrolan. Pengontrolan negara dilakukan dalam pemerintahan Islam dengan memastikan diterapkannya hukum syara’ dalam peraturan bernegara. Dengan ketiga sistem pengontrolan yang ketat ini, maka akan memperkecil peluang terjadinya korupsi. Ketiga pilar ini wajib untuk kita wujudkan, karena hanya dengan inilah aturan-aturan Allah dapat ditegakkan untuk mewujudkan Islam rahmatan lil ‘alamin.

Your Thoughts