Mengurai Polemik Reklamasi Teluk Jakarta Dengan Perspektif Islam

By:
Categories: Article
No Comments

Pada awal Oktober 2017, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa moratorium reklamasi Teluk Jakarta telah resmi dicabut. Dengan demikian, pembangunan di Teluk Jakarta akan kembali dilanjutkan sesegera mungkin. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah mencabut sanksi administratif Pulau C, Pulau D dan Pulau G, karena pengembang dinilai telah memenuhi sanksi moratorium dari Pemerintah Pusat terkait AMDAL. Atas dasar itulah LBP mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada hari Kamis (5/10/2017). Surat tersebut mencabut surat keputusan Menko Maritim pada tahun 2016 yang menghentikan sementara pembangunan reklamasi.[2]

Surat Menko Maritim Nomor S-78-001/02/MENKO/Maritim/X/2017 tidak relevan karena bertentangan dengan rekomendasi dari Kemenko Kemaritiman sendiri di tahun 2016 yang mengatakan Reklamasi Pulau G dihentikan dan mengevaluasi reklamasi pulau lainnya. Selain itu, pihak Kementerian LHK yang mencabut sanksi administrasi para pengembang menunjukkan lemahnya kedudukan pemerintah di depan perusahaan pengembang reklamasi. Selanjutnya LBP juga mengatakan bahwa alasan yang mendasari pencabutan moratorium reklamasi tersebut adalah hasil kajian tim peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB). Namun di sisi lain, pihak ITB justru membantah hasil kajiannya mendukung proyek reklamasi. Hasil kajian tersebut ternyata justru menolak reklamasi dan oleh karenanya proyek berbahaya itu harus dihentikan.

Dampak buruk reklamasi teluk Jakarta

 

bahaya reklamasi jangka panjang

Permasalahan seputar reklamasi Jakarta belakangan ini bersinggungan dengan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dalam bahasa Indonesia disebut Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN).  Beberapa orang mungkin mengenalnya dengan proyek Giant Sea Wall (GSW). NCICD merupakan sebuah mega proyek lengkap dengan master plan-nya bagi perlindungan jangka panjang atas wilayah Jakarta dan sekitarnya terhadap banjir yang berasal dari laut. Alasan dilakukannya reklamasi menurut pemerintah adalah : 1)  Untuk menyelesaikan kelangkaan ruang dan lahan di Jakarta.  2) Mendatangkan benefit ekonomi bagi Jakarta, paling tidak akan menghasilkan pajak dan retribusi yang nanti diantaranya digunakan untuk subsidi silang memperbaiki kawasan kumuh; 3) Reklamasi berupa pulau akan memperlancar aliran banjir ke laut, berfungsi sebagai bendungan untuk menahan kenaikan permukaan air laut, dan sebagai sumber air bersih Jakarta Utara; 4) Reklamasi akan memecah gelombang dan mengurangi risiko abrasi.[3]

Alasan untuk menyediakan lahan karena sudah tidak mungkin perluasan lahan di darat tidak sepenuhnya benar, atau lebih tepat alasan keterbatasan lahan itu diperalat. Menurut Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro, reklamasi di Singapura, Dubai, dan New York memang untuk penyediaan lahan karena dipicu keterbatasan ruang di darat. Tapi menurutnya, bagi Jakarta reklamasi lebih didorong karena anggapan ongkos pembangunan di laut lebih murah. Daripada menciptakan ruang pembangunan baru di daratan yang jauh lebih mahal akibat terlalu birokratis, harga tanah tak terkendali, serta banyak masalah sosial seperti kawasan kumuh dan penghuni liar[4].

Apakah reklamasi juga akan memperbaiki fungsi ekologis untuk Jakarta dan sekitarnya? Menurut Muslim Muin, ahli oseanografi yang juga mantan Kepala Program Studi Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB), tanggul laut raksasa bukan jawaban mengatasi masalah banjir Jakarta. Sebaliknya, tanggul ini berpotensi membawa banyak masalah baru. Pembuatan tanggul laut, dilakukan lebih untuk melindungi 17 pulau reklamasi. Itulah mengapa pihak swasta yang mendapat konsesi lahan reklamasi bersemangat.[5] Muslim juga menyatakan alasan penutupan teluk sebagai waduk raksasa untuk menyediakan air bersih menurutnya lebih tak masuk akal. Menurut Muslim lagi, debit air yang masuk Teluk Jakarta dari 13 sungai berlimpah-limpah rata-rata 300 meter kubik per detik. Sementara kebutuhan air Jakarta hanya 30 meter kubik per detik.[6]

Demikian juga yang disampaikan Peneliti kelautan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Widjo Kongko, pembangunan tanggul tak bakal mengatasi banjir namun justru menurunkan kualitas air, meningkatkan muka air laut, menurunkan salinitas dan merusak lingkungan.[7]    Di sisi lain, menurut Kajian KKP bertajuk Policy Brief 2016, Dampak Sosial Ekonomi dan Rekomendasi Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, BALITBANG Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Tahun 2016, selain dampak buruk lingkungan, juga akan akan berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi dari nelayan dalam proyek reklamasi.

Dari sisi keamanan, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, menilai, reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta membahayakan keamanan nasional. Menurut Bestari, adanya pulau-pulau buatan di Teluk Jakarta akan menyulitkan TNI melakukan pengamatan dan patroli laut.  Saat ini posko patrol TNI hanya ada di Pondok Dayung, kemudia posko tersebut ditutupi lagi dengan reklamasi. Sehingga petugas patroli tidak bisa lihat jauh, terhalang dengan adanya gedung-gedung bertingkat. Bestari mengatakan, TNI AL telah meminta kepada DPRD agar mengupayakan pengalokasian lahan untuk TNI di pulau-pulau buatan. Hal ini sehubungan dengan signifikansi kawasan tersebut sebagai pintu gerbang untuk masuk ke dalam republik[8]. Organisasi pemerhati kelautan dan lingkungan, Center for Ocean Development and Maritime Civilization (Commit) menilai jika reklamasi tetap dilanjutkan akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah karena setiap daerah akan melakukan hal serupa dan urusan perizinan serta peraturannya tidak diutamakan.[9]

Mengapa reklamasi terkesan dipaksakan?

Dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, pertanyaan untuk apa mungkin lebih mudah dijawab dengan alasan pendukung. Mengatasi banjir, kekurangan lahan hijau kota, dan hunian, serta penyediaan air baku adalah alasan yang sering diajukan terutama oleh pihak berkuasa. Namun, akan amat anggun jika reklamasi itu merupakan bagian dari strategi pelaksanaan pembangunan kota terpadu dalam arti luas, dengan mencakup kota-kota sekitar. Dalam kaitan itu, reklamasi akan menyumbangkan sumberdaya kota dengan efisien dan ekologis. Pertanyaan yang lebih sulit dijawab adalah: reklamasi untuk siapa? Jika pada lokasi reklamasi telah ada masyakat yang bermata pencaharian dan berpola budaya kuat, mereka sudah sewajibnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Reklamasi Teluk Jakarta sewajibnya ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat demi keberlanjutan pembangunan[10].

Didalam konsep pembangunan proyek Giant Sea Wall atau NCICD, terdapat rencana pekerjaan reklamasi 17 pulau buatan, dengan kode nama pulau A hingga pulau Q. Reklamasi tersebut melibatkan pengembang ternama dari unsur swasta dan pemerintah yang masing-masing pengembang mendapatkan kapling pantai dan laut untuk membangun reklamasi pantai dan pulau di lautan, yang diperkirakan menghasilkan lebih dari 51 ribu hektar lahan baru, dengan total perkiraan menelan anggaran mencapai 500-600 triliun. Pengembang yang telah mengkapling dan menguasai pesisir dan laut Jakarta tersebut diantaranya adalah grup dari Agung Sedayu (ASG) dan grup dari Agung Podomoro (APG).[11]

Jika kita cermati, permasalahan mendasar dalam proyek NCICD ini bukan semata masalah ilmu pengetahuan dan kegiatan pembangunan sipil di laut, melainkan liberalisasi. Liberalisasi meniscayakan tata pemerintahan dan ekonomi yang liberal. Tata pemerintahan liberal sesuai dengan konsep Reinventing Government, yakni tata kelola pemerintahan dengan prinsip pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar (market oriented government), yakni mendongkrak perubahan melalui pasar (leveraging change throught the market), mengubah sistem yang birokratis menjadi sistem wirausaha (enterprising the goverment). Sehingga fungsi pemerintah diarahkan hanyalah sebagai regulator pasar melalui sinkronisasi undang-undang. Adapun ekonomi liberal memberikan jaminan kebebasan kepemilikan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai setinggi-tingginya.

Ahmad Moni dari Small Island Network (Seanet) menyatakan bahwa reklamasi Teluk Jakarta tidak sama dengan kasus reklamasi pasca tambang di Pulau Nipah dan Pulau Singkep yang dilakukan untuk menyelamatkan batas wilayah yang rusak dan hampir hilang.”Reklamasi Teluk Jakarta bukan untuk memperbaiki lahan rusak atau pulang nyaris tenggelam, tetapi untuk membangun pulau-pulau palsu sebagai kawasan bisnis baru, perubahan dan perdagangan,” katanya. Karena itu, reklamasi Teluk Jakarta lebih beorientasi kepentingan bisnis semata, dengan mengabaikan ekologi, sosial dan keruangan.[12]

Meski pembangunan pulau reklamasi tidak meiliki izin lingkungan dan melanggar berbagai peraturan yang ada namun pembangunan tetap dilaksanakan, bisa dikatakan “dipaksa” untuk tetap berjalan. Menteri KLH juga menjanjikan akan memberikan sanksi jika pengembang terbukti melanggar. Sepertinya tidak perlu menunggu pemerintah pusat memberi sanksi. Itu tidak akan terjadi. Pengembang proyek reklamasi sudah mengeluarkan ratusan miliar mungkin juga triliunan rupiah untuk bisa mendapatkan proyek ini. Bahkan sebelum proyek ini memiliki landasan hukum kuat para pengembang sudah menghamburkan dana untuk mendukung sejumlah program Pemprov DKI. Hal tersebut terjadi bukan baru di era Basuki Thahaya Purnama alias Ahok. Sejak Presiden Joko Widodo masih Gubernur,  dana yang mereka sebut kompensasi itu sudah bertebaran dipenjuru Jakarta. Bentuknya bisa berupa rusun, jalan layang, pompa air, pengerukan. Semua itu diberikan pengembang sebelum Peraturan Daerah (Perda) tentang Zonasi disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.[13] Sepertinya hal inilah motif sebenarnya mengapa proyek reklamasi teluk Jakarta harus segera dilanjutkan. Pihak pemilik modal tidak akan rela membiarkan modalnya keluar tanpa mendapatkan keuntungan.

Memahami permasalahan dengan perspektif Islam

Reklamasi secara bahasa diambil dari kata reclaim yang berarti membuat lahan, memperbaiki sesuatu yang rusak, reclamation berarti upaya untuk membuat lahan yang cocok untuk bangunan atau pertanian.[14] Arti kata reklamasi erat kaitannya dengan pembenahan, pemulihan, pemugaran, dan perbaikan[15]. Sedangkan kamus KBBI menyatakan bahwa reklamasi adalah 1) bantahan atau sanggahan (dengan nada keras); 2 usaha memperluas tanah (pertanian) dengan memanfaatkan daerah yang semula tidak berguna (misalnya dengan cara menguruk daerah rawa-rawa); 3 pengurukan (tanah)[16]. Lebih jauh UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengerukan, pengeringan lahan atau drainase[17]. Sesuai dengan definisinya, tujuan utama reklamasi adalah menjadikan kawasan yang rusak atau tidak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Reklamasi dalam pandangan Islam boleh saja dilakukan jika memang pembangunan tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan individu atau pihak swasta.  Rasulullah SAW pernah memproteksi Naqi’ (tempat air yang melimpah, ditumbuhi banyak pohon kurma yang letaknya sekitar 5.544 km dari Madinah) untuk memenuhi kebutuhan minum kuda-kuda milik kaum Muslim.[18]Rasulullah memproteksi tempat tersebut hanya untuk kuda-kuda perang yang pada saat itu merupakan salah satu unsur kekuatan dalam penjagaan keamanan negara. Tujuan Rasulullah memproteksi bukan untuk kepentingan sebagian golongan atau kepentingan pribadi Rasul namun beliau melakukan kebijakan proteksi untuk melindungi aset berharga negara dalam konteks keamanan Daulah Islam.

Berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW yang mengkhususkan padang gembalaan untuk keperluan kuda-kuda perang maka aktivitas proteksi terhadap kepemilikan umum dibolehkan asalkan dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Apa yang dilakukan Rasul tersebut berdasarkan hadits berikut:

“Tidak ada proteksi kecuali oleh Allah dan RasulNya” (HR Abu Dawud, dari sha’b bin Jutsamah)

Hadits di atas bermakna bahwa tidak seorangpun berhak memproteksi apapun demi seluruh kaum muslim selain Allah dan RasulNya. Artinya alasan proteksi harus dikembalikan pada aturan yang datang dari Allah dan RasulNya. Dari penjelasan hadits tersebut, kegiatan pembangunan pulau reklamasi dapat dimasukan ke dalam aktivitas proteksi (hima’) yang dilakukan negara terhadap kepemilikan umum (milkiyatu ammah).

Kepemilikan umum adalah fasilitas atau benda yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum  seperti laut beserta isinya, hutan, gunung dan sumberdaya alam lain yang tidak mungkin dimiliki oleh individu. Jika dikaitkan dengan reklamasi teluk Jakarta yang dilakukan di atas perairan NKRI, sudah jelas bahwa proyek tersebut dilakukan di atas laut yang merupakan kepemilikan umum. Bagi pemerintah dan pengembang swasta tidak boleh seenaknya memproteksi perairan tersebut untuk kepentingan bisnis. Jika negara ingin melakukan reklamasi, memang ditujukan untuk kepentingan rakyat dengan mengkaji dampaknya bagi umat dan lingkungan sekitar. Jika telah jelas dibuktikan secara ilmiah menimbulkan dampak berbahaya baik bagi lingkungan maupun manusia serta keamanan negara sendiri maka sudah jelas proyek tersebut tidak boleh dilaksanakan meski disitu menjanjikan peluang investasi yang sangat menguntungkan.

Konsep nilai (value) dalam Islam bukanlah manfaat sebagaimana konsep ekonomi kapitalis.  Sesuatu yang bernilai dalam Islam adalah yang diperintahkan oleh Allah SWT, meski manusia mengatakan tidak ada manfaat di dalamnya namun jika Allah memerintahkan hal tersebut maka menjadi bernilai. Prioritas dalam pemerintahan Islam adalah riayatus su’unil ummah (pengaturan urusan umat). Hal ini menjadikan urusan-urusan umat menjadi hal yang harus didahulukan di atas kepentingan yang lain. Islam mengibaratkan penguasa itu sebagai penggembala dan rakyat sebagai pihak yang di gembalakan. Nabi Saw bersabda: “Seorang penguasa ( pemimpin) adalah pemelihara dan dia akan di mintai pertanggungjawaban atas pemeliharaan urusan mereka”(HR Al-Bukhari). Nabi juga pernah bersabda: “ Pemimpin suatu kaum adalah pelayan umat” (HR Abu Nu’aim).

Dua hadist tersebut menjelaskan posisi penguasa juga mengilustrasikan tugas, fungsi serta peran mereka dengan sangat indah. Penguasa diibaratkan seorang penggembala dan pelayan rakyatnya. Seorang penggembala akan senantiasa memperhatikan dan memelihara kepentingan gembalanya, mencarikan makanan dan minuman yang baik, memperhatikan kesehatan, menjaga dan melindungi dari terkaman srigala dan segala marabahaya yang bisa mencelakakan gembalaanya, sebagai pelayan, penguasa bertugas melayani kepentingan rakyat, memenuhi kemaslahatannya,memberikan bantuan dan meringankan kehidupan rakyatnya. Jadi, tugas pemimpin adalah memelihara kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya dan mensejahterakan mereka

Islam dengan keluhuran ajarannya saat ini hanya dimaknai sebagai akidah spiritual oleh kebanyakan umat Islam. Padahal Islam memiliki akidah spiritual dan siyasiy (pengaturan urusan umat). Dalam pembahasan akidah siyasi, Islam mengajarkan berbagai sistem hidup (nizham) yang diimplementasikan melalui penerapan syariat dalam berbagai aspek kehidupan seperti sistem ekonomi, sistem pemerintahan, sistem sosial, sistem sanksi dan sebagainya. Penerapan Islam membutuhkan sebuah institusi yang akan menjamin penerapan aqidah dan juga syariahnya. Di sinilah letak urgensitas keberadaan sistem pemerintahan berbasis aqidah Islam. Sistem liberal terbukti tidak mampu menyelesaikan polemik reklamasi teluk Jakarta ini, bahkan solusi yang diberikan justru memperparah kondisi, menzalimi rakyat kecil dan menjadikan pemerintah tak berkutik didikte oleh para penguasa swasta yang ternyata lebih “berkuasa” di negeri ini. Itulah ironi negeri kapitalis dimana para penguasa yang sesungguhnya adalah para pemilik modal.

Reklamasi teluk Jakarta hanya satu bagian dari permasalahan umat yang harus segera ditangani dengan solusi yang benar dan shahih. Jika di hadapan kita ada solusi yang menjanjikan dari sang pencipta kehidupan ini,maka layakkah kita memilih solusi lain?padahal Allah adalah zat yang Maha Mengetahui dan Berkuasa atas segala sesuatu. Pantaskah kita meragukan sistem hukum yang dibangun berdasarkan aqidahNya?

“Tidaklah pantas bagi seorang lelaki yang beriman, demikian pula perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara lantas masih ada bagi mereka pilihan yang lain dalam urusan mereka. Barangsiapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang amat nyata.” (QS. Al-Ahzab: 36).

Wallahu’alam bishowwab

Penulis: Retno Muninggar, S.Pi, ME[1]

 

[1] Alumni MPKP FEB UI, Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB

[2] http://nasional.kompas.com

[3] http://ruangreklamasi.com

[4] http://properti.kompas.com/read/2016/04/04/083356221/.Reklamasi.Harusnya.Pilihan.Terakhir

[5] http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/15/11072831/.Giant.Sea.Wall.Solusi.Bermasalah.bagi.Jakarta.

[6] http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/15/11072831/.Giant.Sea.Wall.Solusi.Bermasalah.bagi.Jakarta.

[7] http://sains.kompas.com/read/2014/10/06/20365291/Buka.Data.Kajian.Pembangunan.Giant.Sea.Wall.

 

[8] http://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/15/17010521/DPRD.Reklamasi.Teluk.Jakarta.Ancam.Keamanan.Nasional

[9] http://www.suara.com/news/2016/04/27/010100/moratorium-reklamasi-bukan-solusi-ini-alasan-pemerhati-kelautan

[10] http://news.liputan6.com/read/2492064/opini-reklamasi-teluk-jakarta-untuk-siapa. Penulis: Profesor Gunawan Tjahjono (Guru besar Arsitektur dan pengajar mata ajaran Kota dan Perkembangannya di Indonesia, Universitas Indonesia)

[11] http://suarajakarta.co/news/politik/reklamasi-pantai-jakarta-pengembang-gubernur-atau-penjahat-lingkungan/

[12] http://www.suara.com/news/2016/04/27/010100/moratorium-reklamasi-bukan-solusi-ini-alasan-pemerhati-kelautan

[13] https://www.kaskus.co.id/thread/5717a530d675d4eb138b4567/ada-yang-aneh—–ini-aliran-proyek-kompensasi-reklamasi-teluk-jakarta/

[14] http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reclaim

[15] http://www.ruangreklamasi.com/faq-tentang-reklamasi.html

[16] http://kbbi.web.id/reklamasi

[17] http://bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/3.pdf

[18] Annabhani 2010. Sistem Ekonomi Islam (terjemahan). 428 hlm.

Your Thoughts