Reklamasi Jakarta, Sejarah dan Fakta

By:
Categories: Politics
No Comments

Jakarta, kota metropolitan berpenduduk 9 juta jiwa di malam hari dan 12 juta jiwa di siang hari ini memiliki segudang  problematika yang mendesak untuk segera diatasi. Diantaranya adalah banjir dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi.

Reklamasi Pantai Utara Jakarta menjadi solusi yang diambil pemerintah untuk mengatasi problematika tersebut, reklamasi ke utara Jakarta dipilih karena perluasan ke arah selatan sudah tidak memungkinkan lagi.. Reklamasi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

Terdapat 17 pulau yang akan dibangun di lahan reklamasi dengan luas total mencapai 5.173 Ha ini yaitu pulau A hingga Q, dengan tiga zona kawasan yaitu kawasan barat untuk pemukiman dan wisata, kawasan tengah untuk perdagangan jasa dan komersial, dan kawasan timur untuk distribusi barang, pelabuhan, dan pergudangan.

Sejenak menelisik sejarah Reklamasi di pantai utara yang dimulai sekitar tahun 1980-an dimana pada tahun tersebut reklamasi di bagian utara Jakarta sudah dimulai. PT Harapan Indah mereklamasi kawasan Pantai Pluit selebar 400 meter dengan penimbunan. Daerah baru yang terbentuk digunakan untuk permukiman mewah Pantai Mutiara. PT Pembangunan Jaya melakukan reklamasi kawasan Ancol sisi utara untuk kawasan industri dan rekreasi pada 1981.

Pada tahun 1990-an Hutan bakau Kapuk direklamasi untuk pemukiman mewah yang kini disebut Pantai Indah Kapuk. Lalu, Kawasan Berikat Marunda direklamasi untuk kepentingan industri pada 1995.

Pada 1995, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan yang menjadi dasar reklamasi. Dua tahun kemudian, Bappenas menggeluarkan Keputusan tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta.

Pada tahun 1999, DPRD dan Pemda DKI memasukkan reklamasi dalam rencana tata ruang dan disebutkan bahwa tujuannya adalah untuk perdagangan dan jasa internasional, perumahan dan pelabuhan wisata. Perda RTRW (rencana tata ruang wilayah) mengatakan reklamasi seluas kurang lebih 2.700 ha dan diperuntukkan bagi perumahan kelas menengah atas.

Pada 2003, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memutuskan proyek reklamasi ini tak layak karena meningkatkan resiko banjir terutama di kawasan utara, merusak ekosistem laut dan menyebabkan penghasilan nelayan menurun. Proyek juga akan membutuhkan sekitar 330 juta m3 pasir, dan akan mengganggu PLTU Muara Karang. Enam kontraktor menggugat keputusan tersebut ke PTUN.

Tahun 2009, pada tingkat kasasi, MA memenangkan KLH. Sebelumnya KLH kalah di dua pengadilan di bawahnya. Menanggapi banjir rob parah pada tahun 2007, pemerintah Belanda mendatangi pemerintah Indonesia dan pemda DKI untuk merancang sistem pertahanan laut yang kemudian dikenal dengan “giant sea wall“ atau Great Garuda. Dalam masterplan Jakarta Coastal Defense System (yang kemudian berganti nama menjadi National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)) dimasukkan rencana reklamasi ke dalamnya. Alasannya adalah untuk membentuk kemitraan antara pemerintah dan pengembang, dimana pengembang diminta sumbangannya untuk memperbaiki tanggul laut yang telah ada, yang disebut sebagai NCICD Fase A. hal ini menghidupkan lagi rencana reklamasi yang nyaris mati suri dan membuat banyak orang menyangka bahwa reklamasi Jakarta bermanfaat untuk melindungi Jakarta dari banjir rob.

Pada 2011, para pengembang di calon lahan reklamasi memenangkan gugatan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Sejak 2012, proyek ini berjalan lancar.

Proyek yang sejarahnya tidak terlepas dari kepentingan kalangan atas tersebut pun sarat akan aroma-aroma busuk. Kasus tertangkapnya DPRD DKI M. Sanusi, dijadikannya Presdir Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Widjaja sebagai tersangka kasus suap serta dicekalnya Aguan dan Suny Tanuwidjaya staf khusus Gubernur DKI mungkin baru simpul kecil dari kasus suap, korupsi dan kolusi terkait reklamasi 17 pulau buatan itu.

KPK menyebut korupsi reklamasi itu sebagai grand corruption karena menyangkut kebijakan publik. Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, kasus ini menjadi contoh tepat yang menggambarkan grand corruption itu terjadi. Ia mengatakan, “Bisa dibayangkan bagaimana kalau semua kebijakan publik dibikin bukan berdasarkan kepentingan rakyat banyak, tetapi hanya untuk mengakomodasi kepentingan orang tertentu atau korparasi tertentu.” (Kompas.com, 1/4/2016).

 

Reklamasi Ditinjau Dari Sudut Pandang Arsitektur

Dari segi arsitektur, reklamasi dilakukan dengan tujuan perbaikan dan pemulihan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan ini dapat dijadikan lahan permukiman, objek wisata dan kawasan niaga. Manfaat reklamasi antara lain perluasan lahan dan memperbaiki kondisi lahan. Sudah banyak negara di dunia yang melakukan reklamasi diantaranya Belanda, Singapura, Uni Emirat Arab, Jepang dan China.

Reklamasi dianggap mampu memberikan solusi dalam permasalahan tata ruang. Namun, reklamasi pun memiliki dampak negatif yang besar, diantaranya: peninggian muka air laut, banjir dan kerusakan alam. Dengan adanya dampak negatif yang besar tersebut maka sebelum memulai reklamasi diperlukan kajian lingkungan yang mendalam. Sebab itu, laut yang direklamasi haruslah laut yang sudah amat rusak dan dapat meningkatkan daya gunanya jika dilakukan reklamasi. Poin terpenting dari pertimbangan untuk memulai reklamasi adalah tujuan pembangunannya dan diperuntukkan untuk siapa kah reklamasi tersebut, karena reklamasi adalah proyek besar yang membutuhkan sokongan dana yang tentunya juga besar.

Lalu apakah  tujuan reklamasi Jakarta? Pemerintah menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengatasi banjir terutama banjir rob di kawasan utara Jakarta, memenuhi kekurangan lahan hijau kota dan hunian karena semakin bertambahnya penduduk Jakarta yang tidak diimbangi oleh luasnya lahan, serta cita-cita ambisius menjadikan Jakarta sebagai waterfront city bertaraf internasional.

Pro dan kontra timbul di kalangan masyarakat dalam menyikapi reklamasi. Kalangan pro reklamasi menilai butuh “gebrakan“ baru untuk mengatasi banjir Jakarta yang tidak kunjung usai, yang tiap tahun kian parah dan meluas, juga perlu lahan baru untuk memenuhi kebutuhan lahan yang semakin tinggi akibat pertambahan jumlah penduduk Jakarta dari tahun ke tahun  dan reklamasi dinilai merupakan jawaban dari kedua masalah tersebut. Ditambah lagi label “waterfront city bertaraf internasional“ yang digadang akan diterima Jakarta jika mampu melaksanakan reklamasi tersebut membuat kalangan tersebut semakin takjub dengan proyek ini, bagaimana tidak, kawasan Jakarta terutama pesisir utara Jakarta yang kumuh, akan disulap menjadi kawasan elit layaknya Palm Beach di Dubai atau Marina Bay di Singapura.

Namun, akankah impian itu benar-benar akan terwujud dengan adanya reklamasi? Di sisi lain, pihak kontra reklamasi menilai reklamasi bukanlah solusi jitu dari permasalahan di atas, malah menambah masalah bagi kota Jakarta.

Ahli teknik pantai ITB, menyebutkan beberapa poin yang mendukung penolakan terhadap reklamasi, yaitu

  • Muka air laut bukanlah ancaman karena yang terjadi adalah penurunan tanah dan bukan penaikan muka air laut. Untuk itu, solusinya aadalah cukup membuat tanggul sepanjang pantai pada daerah yang mengalami penurunan tanah dan mempertinggi tanggul sungai.

bahaya reklamasi

  • Reklamasi menghambat Aliran Sungai. Jakarta memiliki 13 sungai, jika dibangun pulau di teluk Jakarta maka aliran sungai menuju laut akan terhambat, sungai semakin panjang dan arus sungai melambat. Akibatnya mempercepat pendangkalan di mulut sungai dan kanal antara 17 pulau, elevasi muka air 13 sungai akan naik dengan drastis dibandingkan sebelum reklamasi, sehingga jakarta harus mempunyai waduk didepan pulau reklamasi dengan elevasi yang lebih rendah, dan harus membangun Giant Sea Wall.

bahaya reklamasi jangka panjang

  • Jika Reklamasi diteruskan, Jakarta harus membangun Giant Sea Wall (GSW). Dampak GSW sangat besar, yaitu biaya operasi yang sangat besar, PLTU harus dipindahkan, Pelabuhan Perikanan harus ditutup sehingga nelayan harus dipindahkan juga, Jakarta kehilangan Marine Resources Teluk Jakarta, serta dampak lingkungan di daerah pengambilan pasir urugan.

bahaya reklamasi

Manajer Penanganan Bencana Wahana Lingkungan Indonesia mengatakan bahwa ekosistem di teluk Jakarta akan hancur bila proyek reklamasi tetap dilanjutkan. Reklamasi juga bisa memperburuk pencemaran lingkungan dan membuat pulau lain yang lebih rendah tenggelam. Infrasturktur yang sudah tertanam di kawasan yang akan direklamasi pun bisa terganggu. PLN pun mengingatkan bahwa reklamasi pantai utara Jakarta bisa mengganggu PLTU Muara  Karang, PLTU Priok dan PLTGU Muara Tawar yang merupakan pemasok utama listrik di Jakarta dan sekitarnya.

Jika dikatakan bahwa reklamasi ini bertujuan untuk menambah lahan demi memenuhi kebutuhan lahan hunian, pertanyaannya adalah hunian untuk siapa? Pemerintah mewacanakan para nelayan yang tergusur akibat proyek ini nantinya akan mendapat tempat di pulau reklamasi tersebut walaupun dikatakan pula mereka akan direlokasikan ke pulau seribu, dimana hal itu ditentang keras oleh para nelayan. Jikalau nelayan mendapat hunian di pulau reklamasi tersebut, apakah akan disesuaikan dengan tingkat ekonomi mereka sehingga tidak memberatkan? Di lain sisi, rencana pembangunan hunian elit nan mewah di pulau reklamasi ini telah diiklankan di China, jika memang untuk memenuhi kebutuhan lahan hunian di Jakarta, kenapa diiklankan di luar negeri?

Reklamasi ini jelas bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi demi kepentingan kapitalis. Dengan reklamasi itu, para kapitalis akan mendapat keuntungan sangat tinggi. Vice President Director and Chief Operating Officer Jakarta PT Intiland Development Tbk, Suhendro Prabowo, mengakui bahwa potensi keuntungan dari menjual properti di lahan reklamasi lebih besar ketimbang lahan daratan. Rumah, apartemen, ruko, fasilitas bisnis dan properti lainnya yang akan dibangun di atas pulau reklamasi itu dijual dengan harga miliaran. Karena itu Matius Jusuf mengatakan, hanya orang-orang kayalah yang bisa membeli properti di atas lahan reklamasi itu.

Menurut Prof. Rokhmin Dahuri, reklamasi pantura DKI Jakarta sejatinya tidak tepat dan tidak bijaksana karena salah satu permasalahan pembangunan nasional utama adalah disparitas pembangunan antar wilayah yang sangat timpang (Jawa vs luar Jawa, Kawasan Indonesia Barat vs Kawasan Indonesia Timur, Kota vs desa) yang membuat perekonomian nasional kurang efisien, berdaya saing dan sustainable.

 

Reklamasi ditinjau dari sudut pandang islam

Reklamasi dalam perspektif islam bisa berkaitan dengan dua hal. Pertama, berkaitan dengan kepemilikan. Dalam islam terdapat tiga jenis kepemilikan yaitu kepemilikan individu, negara dan umum. Diantara kepemilikan umum adalah danau, pantai dan laut sehingga harus dikelola langsung oleh negara bukan dikuasakan kepada individu, swasta apalagi asing. Yang namanya laut sebagai asal dari reklamasi itu adalah milik umum karenanya tidak boleh dimiliki oleh swasta. Harta milik umum itu haram dikuasai atau dikuasakan kepada individu, kelompok atau korporasi (perusahaan). Negara harus memberikan peluang kepada seluruh rakyat untuk bisa memanfaatkan atau mendapatkan manfaat dari harta milik umum itu. Negara harus mengelola langsung harta milik umum, lalu semua hasilnya dikembalikan kepada rakyat baik secara langsung atau dalam bentuk berbagai pelayanan.

Berdasar ketentuan syariah itu, praktik pengaplingan reklamasi 17 pulau buatan di Teluk Jakarta atau sejenisnya jelas haram. Sebab, kawasan pesisir atau teluk adalah kekayaan milik umum yang tidak boleh dikuasai atau dikuasakan atau diberikan konsesinya kepada individu, kelompok atau korporasi (perusahaan).

Adapun jika dilakukan sendiri oleh negara untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, maka reklamasi untuk semacam itu secara syar’i dimungkinkan. Sebab, negara memiliki wewenang untuk memproteksi sesuatu dari harta milik umum untuk tujuan tertentu. Ibnu Abbas meriwayatkan dari ash-Sha’ab bin Jatsamah yang berkata, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

Tidak ada kewenangan untuk memproteksi kecuali Allah dan Rasul-Nya (HR Abu Dawud).

Artinya, yang berhak memproteksi adalah negara. Nafi’ juga menuturkan dari Ibnu Umar ra.:

Nabi saw. pernah memproteksi Naqi’—tempat yang sudah dikenal di Madinah—untuk kuda-kuda kaum Muslim (HR Abu Ubaid).

Harta milik umum yang diproteksi untuk tujuan atau kepentingan publik itu tidak boleh diubah menjadi milik individu. Statusnya harus tetap milik umum. Dari sini maka negara boleh memproteksi sebagian kawasan pesisir atau laut untuk keperluan pelabuhan, konservasi, pasar umum, fasilitas publik, pertahanan, benteng dan sebagainya. Namun, pengelolaannya harus tetap di tangan negara, haram diberikan atau dikuasakan dan dikonsesikan kepada individu swasta atau korporasi, apalagi asing.

Negara juga tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan syariah lainnya. Reklamasi itu tidak boleh membahayakan baik secara fisik, lingkungan maupun sosial. Kajian amdal dan semacamnya harus dilakukan dengan seksama dan diperhatikan. Sebab, Rasul saw bersabda:

Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada yang membahayakan (baik diri sendiri maupun orang lain) (HR Ibn Majah, Ahmad dan ad-Daraquthni).

Kedua, berkaitan dengan lahan milik negara, seperti kawasan rawa-rawa (bathâ`ih). Pengelolaan lahan milik negara diserahkan kepada Khalifah sesuai ijtihad dan pandangannya semata-mata demi kemaslahatan bagi kaum Muslim. Negara boleh saja mereklamasi kawasan perairan atau rawa-rawa yang merupakan milik negara itu. Lahan hasil reklamasi bisa dibagikan kepada rakyat, terutama yang tidak memiliki lahan. Hal seperti ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. Beliau pernah mengeringkan daerah rawa-rawa di Irak lalu dibagikan kepada rakyat yang sanggup menghidupkan lahan tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh Khilafah Umayyah dan setelahnya.

Dalam riwayat lain, Muhammad bin Ubaid ats-Tsaqafi menuturkan: Seorang laki-laki penduduk Bashrah yang dipanggil Nafi’ Abu Abdillah pernah meminta kepada Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. sebidang tanah di Bashrah yang bukan termasuk tanah kharaj dan tidak merugikan seorang pun dari kaum Muslim. Khalifah Umar ra. lalu menulis kepada Abu Musa al-Asy’ari, “Jika memang seperti yang dia katakan, berikan tanah itu kepada dia.”

Abu Ubaid juga meriwayatkan di dalam Kitab Al-Amwâl, bahwa Khalifah Utsman bin Affan ra. pernah memberi Utsman bin Abi al-‘Ash ats-Tsaqafi lahan di Bashrah berupa tanah berair atau rawa. Lalu Ustman bin Abi al-‘Ash mereklamasi tanah rawa itu dengan cara dikeringkan, lalu ditanami sehingga menjadi tanah produktif.

Karena itu negara boleh saja memberikan tanah rawa atau semacamnya—yang menjadi milik negara—kepada individu, kelompok atau korporasi. Mereka yang diberi tanah rawa itu boleh mereklamasi dan mengelolanya. Namun, negara tetap harus memperhatikan berbagai ketentuan syariah lainnya. Di antaranya, negara harus memperhatikan keseimbangan ekonomi dan pemerataan kekayaan diantara rakyat (lihat QS al-Hasyr: 7). Negara juga harus memperhatikan kemaslahatan dari berbagai aspek termasuk kemaslahatan keselamatan lingkungan.

 

Kesimpulan dan Solusi

Terdapat berbagai solusi lain yang lebih efektif dan efisien dalam menanggulangi banjir di Jakarta seperti pembangunan tanggul di pantai dan sungai, perbaikan drainase, dsb.

Reklamasi justru Memperparah Banjir Jakarta dan merusak ekosistem laut, contohnya saja para nelayan memperoleh ikan dalam jumlah yang jauh lebih sedikit setelah dimulainya reklamasi.

Reklamasi pantai juga menyangkut kedaulatan/pertahanan karena dari banyak perusahaan yang terlibat dalam pengembangan kawasan itu tidak hanya di pihak dalam negeri saja melainkan juga masuknya pihak asing yang pastinya membawa ideologi yang mereka pegang. Dalam islam, reklamasi diperbolehkan namun dalam praktik reklamasi Jakarta terdapat poin-poin yang bertentangan dengan syariah sehingga wajib ditolak.

Your Thoughts